Pleno KPU Selesai Sebulan Lalu, Situng Pemilu 2019 Belum Rampung

SERANG, (KB).- Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga kini tak kunjung rampung hingga 100 persen. Padahal, penetapan pleno rekapitulasi penghitungan suara manual di tingkat Provinsi Banten telah diselesaikan oleh KPU sebulan lalu.

Berdasarkan pantauan Kabar Banten, Rabu (12/6/2019) hingga pukul 17.00 WIB, data rekapitulasi yang ditampilkan dalam Situng KPU tak kunjung menunjukkan angka hingga 100 persen. Untuk persentasi perolehan dua kandidat capres-cawapres saja, data Situng KPU masing tertahan di angka 98,6 persen.

Selain data perolehan kandidat capres-cawapres, progres penginputan data C1 ke dalam Situng untuk Pileg DPR RI di 3 daerah pemilihan (dapil) wilayah Banten juga belum menunjukkan angka 100 persen. Input Situng untuk Dapil III Banten (Tangerang Raya) bahkan masih tertahan di angka 72,9 persen. Sementara, sisanya sudah di atas 98 persen.

Di tingkat pemilihan DPRD Provinsi Banten, bahkan jauh lebih rendah lagi. Tercatat, hanya dua dapil yaitu Banten 10 (Kota Cilegon) dan Banten 9 (Kabupaten Pandeglang) yang sudah menyelesaikan proses situng secara daring. Sisanya, Banten 2 (Kabupaten Serang) 99,9 persen, Banten 8 (Kabupaten Lebak) 99,8 persen, Banten 6 (Kota Tangerang B) 80,9 persen.

Selanjutnya Banten 1 (Kota Serang) 74,3 persen, Banten 4 (Kabupaten Tangerang B) 68,2 persen, Banten 3 (Kabupaten Tangerang A) 67,5 persen, Banten 5 (Kota Tangerang A) 66,8 persen, dan Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) 65,3 persen.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Banten Eka Satya Laksmana memastikan pihaknya akan menyelesaikan proses input scan data C1 ke dalam Situng. Dia pun menegaskan, penginputan data di setiap daerah di Banten sudah hampir mencapai 100 persen.

“Prinsipnya, situng itu tentu akan kami selesaikan. Sementara ini kan baru yang Pilpres sudah 98 persen secara keseluruhan di tingkat provinsi. Ada 4 kabupaten/kota bahkan yang sudah 100 persen, sisanya masih di angka 96-97 persen. Terutama di Tangerang Raya,” kata Eka, Rabu (12/6/2019).

Selain data perolehan kandidat capres-cawapres, progres penginputan data C1 ke dalam Situng untuk Pileg DPR RI di 3 daerah pemilihan (dapil) wilayah Banten juga belum menunjukkan angka 100 persen.

Meskipun input scan data C1 ke dalam situng merupakan tugas penuh para komisioner KPU di kabupaten/kota, namun dia mewajarkan jika proses itu masih belum selesai.

Selain terbelahnya konsentrasi para panitia penyelenggara karena harus mengurus rekap perolehan suara secara manual di berbagai tingkatan, Eka menyebut ada sejumlah kendala teknis yang mengakibatkan kondisi ini terjadi merata di semua daerah.

“Kewenangan situng itu tugasnya di KPU kabupaten/kota. Dia yang memindai dan mengupload C1-nya. Tapi, kami juga tetap bertanggung jawab. Nah yang kami cermati kemarin, itu masih ada kendala di lapangan seperti pada proses pindai dan scan dokumennya. Jadi, masih terhambat sampai sekarang,” ujarnya.

Namun begitu, Eka memastikan bahwa input data Situng KPU akan segera diselesaikan oleh para panitia penyelenggara di daerah. Selain merupakan tanggung jawab penyajian informasi kepada publik, kata dia, proses itu juga merupakan amanat yang sudah diatur dalam Undang-undang Pemilu.

“Kami sudah perintahkan kabupaten/kota baik melalui surat atau lisan. Kita ingatkan mereka jangan main-main dengan urusan ini, karena jadi penilaian terhadap kinerja dan tugas KPU. Situng ini tentu jadi perhatian masyarakat,” tuturnya.

Ada perbedaan data

Terkait perbedaan data terkait perolehan suara partai politik untuk Pileg DPRD Banten antara situng dengan hasil rekapitulasi manual, Eka menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi karena masih ada kesalahan petugas pada saat input data di lapangan.

Namun, dia memastikan jika perbedaan data tersebut sudah selesai pasca penetapan pleno rekapitulasi suara secara manual di tingkat KPU Provinsi Banten.

“Yang benar itu di rekapan manual, itu yang jadi pegangan. Karena kalau yang di situng itu bisa jadi masih ada kesalahan petugas dalam pencatatan. Itu sudah diklarifikasi pas rapat pleno di tiap tingkatan secara berjenjang,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudi menyatakan, input data C1 ke dalam situng KPU saat ini sudah kehilangan momentum dalam Pemilu 2019. Sebab menurutnya, situng menjadi sistem penyajian informasi secara cepat kepada masyarakat yang ingin mengetahui perolehan suara para kandidat yang bertarung di pemilu.

“Sudah hilang momen, karena seharusnya dalam 5 hari setelah pencoblosan situng itu harus muncul data perolehan suaranya. Di sana, kita sudah bisa melihat hasilnya. Sekitar 80 persen kita sudah bisa tahu siapa saja yang dapat suara tertinggi,” kata Didih.

Karena momentum itu sudah hilang, situng saat ini hanya berfungsi sebagai dokumentasi KPU selama pelaksanaan Pemilu 2019. Meskipun demikian, pihaknya tetap menekankan agar tahapan tersebut segera diselesaikan oleh para panitia penyelenggara sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Sebetulnya, sudah jauh-jauh hari dalam rapat pleno KPU sudah kita sampaikan perihal ini. Nah, karena momennya sudah hilang maka sekarang situng fungsinya untuk dokumentasi saja. Terutama untuk menghadapi sidang di MK, itu bisa dijadikan dokumen pelengkap,” ujar Didih.

Disorot

Mulurnya input data perolehan suara ke situng KPU juga mendapatkan sorotan dari sejumlah lembaga pemantau pemilu di Banten. Salah satunya, disampaikan Presidium Jaringan Demokrasi (JaDi) Banten Saeful Bahri yang mempertanyakan kinerja panitia penyelenggara yang hingga kini belum merampungkan tahapan tersebut.

Padahal menurutnya, input data dalam situng KPU merupakan amanat undang-undang yang bertujuan memberikan informasi kepada publik secara cepat mengenai perolehan suara Pemilu 2019. Meskipun, secara regulasi pedoman rekapitulasi suara kata dia, tetap dilakukan secara manual.

“Dalam undang-undang, KPU itu wajib membangun sistem informasi dalam setiap tahapannya. Ketika situng hari ini bermasalah, maka kinerja KPU juga perlu dipertanyakan. Karena ini kan bagian dari amanat undang-undang,” katanya.

Dia pun mendorong KPU agar memberikan penjelasan kepada publik mengenai mulurnya input data perolehan suara dalam situng tersebut. Hal itu dilakukan agar tidak muncul persepsi liar di kalangan masyarakat, khususnya yang menuduh para panitia penyelenggara pemilu telah berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Jangan sampai publik di luar menjadi liar menafsirkannya. Nanti trouble situng dijadikan alibi publik bahwa KPU telah berbuat curang. Penafsiran liar ini harus segera dimanaj informasinya. Publik harus dapat penjelasan, apa kendalanya sehingga begini,” tuturnya. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here