PKL Harus Diberi Ruang

PANDEGLANG, (KB).- Wakil Ketua Komisi II, Dadi Rajadi menilai langkah pemerintah daerah menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) bagian dari penegakan regulasi perda kebersihan, ketertiban dan keindahan (K3).

Namun demikian, pemerintah wajib melindungi dan memberikan ruang gerak sama terhadap keberlangsungan kemandirian usaha mereka, karena kehadiran PKL menjadi penyumbang positif dalam mengurangi angka pengangguran.

Selain itu, kata Dadi, kehadiran PKL juga mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan angkatan kerja bersifat mendiri tanpa bantuan pemerintah.

“Iya, silakan saja lakukan penertiban, tapi ingat tindakan itu harus berkeadilan. Berikan ruang gerak bagi PKL agar mereka bisa terus melangsungkan kemandirian usahanya disaat kondisi ekonomi nasional sedang mengalami kesulitan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Dadi Rajadi kepada Kabar Banten, Rabu (31/10/2018).

Berbicara penegakan perda, lanjut Dadi, pemerintah harus melakukannya secara universal. Sebab, urusan perda K3 itu tidak saja bersinggungan dengan PKL, namun banyak toko modern, hotel dan restoran yang juga patut ditertibkan. Tidak saja persoalan K3, banyak pelaku hotel, restoran dan toko modern melanggar sempadan atau batas jalan.

Seperti diketahui, aparat penegak perda yakni Satpol PP telah menertibkan sejumlah lokasi di pusat kota yang ditempati PKL. Lokasi penertiban tersebut di antaranya area alun-alun dan sepanjang jalan A. Yani Pasar Pandeglang.

Rencananya, pemerintah akan menempatkan PKL di jalur yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun demikian, para PKL menilai alternatif lokasi tersebut dirasakan kurang strategis. (Ade Taufik/EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here