Pinjaman Rp 800 Miliar Juga untuk Gaji ASN, DPRD Panggil Sekda Banten

SERANG, (KB).- DPRD Banten akan memanggil eksekutif untuk meminta penjelasan terkait pinjaman uang sebesar Rp 800 miliar kepada Bank Jabar Banten (BJB). Pemanggilan tersebut dilakukan dalam waktu dekat.

Diketahui, Pemprov Banten meminjam uang dari BJB untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 sebesar Rp 800 miliar.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, pemanggilan bertujuan untuk memperjelas peminjaman uang yang dilakukan oleh eksekutif. Pihak yang dipanggil yaitu BPKAD, Sekda Banten dan Bappeda Banten.

“Saya rasa cukup dengan mengundang Sekda, Bappeda dan DPKAD saja untuk menjelaskan,” kata Andra, Selasa (5/5/2020).

Sedianya pemanggilan direncanakan Selasa (5/5/2020). Akan tetapi, ditunda karena berbenturan dengan agenda yang lain.

“Jadwalnya hari ini Selasa (5/5/2020) tapi sehubungan dengan jadwal-jadwal pihak terkait yang bersamaan jadi kami tunda. Pak Sekda sedang jadi host video conference dengan KPK,” ucapnya.

Baca Juga : Penanganan Covid-19, Pemprov Banten Ngutang Rp 800 Miliar ke BJB

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi menuturkan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari BPKAD terkait pinjaman uang kepada BJB.

Dia mengatakan, BPKAD beralasan pinjaman tersebut untuk menutupi kebutuhan pelaksanaan sejumlah program seperti penanganan Covid-19 dan gajian ASN. Pinjaman dilakukan karena uang yang tersedia Bank Banten sudah menipis.

“Kenapa pinjam (Rp) 800 miliar ke BJB karena enggak ada uangnya. Di Bank Banten enggak ada duitnya sementara harus gajian,” katanya.

Pinjaman itu bersifat sementara dan jangka pendek. Karena sebetulnya uang pemprov masih terus masuk salah satunya dari pendapatan pajak.

“Itu nyelang saja, karena sesungguhnya uang itu ada. Contoh dari Samsat sudah ada, terus ada yang lain,” ujarnya.

Adapun alasan memilih BJB, kata dia, karena BJB sudah resmi menjadi tempat penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (KUD) Banten.

“Ketiga tanpa bunga. Jadi kita menyelamatkan daripada ASN enggak ada gajian, program enggak jalan, bantuan covid enggak jalan, kita pinjam,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan, peminjaman uang ke BJB sudah dilakukan setelah Pemprov Banten memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

Jika pemindahan RKUD hanya agar pemprov bisa meminjam uang, pemindahan RKUD dianggap tergesa-gesa. Sebab pinjaman uang bisa dilakukan antar bank oleh Bank Banten melalui kredit aset.

“Kalau kemudian mengawalinya dengan memindahkan KUD ke BJB ujung-ujungnya untuk supaya dipinjamkan uang Rp 800 miliar ini cara yang merugikan semua pihak. Karena dampaknya ada rush money, kepercayaan bisnis kepada Bank Banten menurun,” tuturnya.

Pemindahan KUD telah berdampak besar terhadap Bank Banten. Bahkan Bank Banten disebut sudah kehilangan banyak terutama sisi yang bisa mendatangkan keuntungan.

“Bagaimana BJB mau merger, apa yang membuat BJB tertarik ke Bank Banten kalau aset Bank Banten sudah enggak ada,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here