Minggu, 18 November 2018

Pindah Domisili tak Perlu Surat Pengantar RT/RW

MENGURUS surat pindah domisili kini tak perlu ribet lagi. Jika dulu harus menyertakan surat pengantar RT/RW dan kelurahan, kini masyarakat tinggal datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, saat sambutan pada acara peluncuran Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Plaza Aspirasi, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (23/10/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten Sitti Ma’ani Nina, para kepala OPD, serta ribuan pemilih pemula.

“Pemerintah memberikan kemudahan bagi orang pindah. Sekarang tidak perlu lagi pakai surat pengantar RT/RW atau kelurahan. Cukup datang ke Disdukcapil. Datang ke satu tempat saja. Kalau dulu 5 meja, sekarang 1 meja selesai. Para kepala dinas juga tidak boleh lagi memberikan persyaratan-persyaratan. Semangatnya memberikan kemudahan pelayanan,” kata Zudan.

Meski begitu, kata dia, masyarakat yang akan pindah tetap harus mendatangi RT/RW setempat untuk pamit. “Silahkan datang ke RT/RW untuk pamit. Jadi bukan mengurus administrasi, tetapi ini soal etika sosial,” ucapnya.

Zudan menuturkan, kegiatan ini untuk mendukung suksesnya Pemilu 2019 sehingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa lebih akurat. Pihaknya memperkirakan ada sekitar 5 juta pemilih pemula di Indonesia. Sebagian besar dari mereka belum memiliki KTP-el dan saat ini sedang disasar untuk melakukan perekaman.

“Pemilih pemula di Indonesia ada kurang-lebih 5 juta. Kita jemput bola terus, jadi sedang kerjasama dengan dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah ataupun dengan kegiatan seperti ini. Jadi ini ada sinergi dengan Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Dirjen Dukcapil, ” katanya.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, hingga tahun 2018 ini perekaman e-KTP di Provinsi Banten sudah mencapai 99 persen dan menargetkan hingga akhir tahun ini sudah mencapai 100 persen. “Sudah 99 persen. Ini bagus,” kata Gubernur.

Menurutnya, gerakan ini sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan dalam upaya pencatatan data kependudukan dan mendukung program-program lainnya.

“Saya minta dukungan semua pihak, termasuk forum pimpinan daerah. Apa yang dilakukan Pemprov Banten ini dalam rangka membina masyarakat, karena bagaimanapun juga dengan catatan-catatan dari KTP itu kita bisa berkoordinasi termasuk untuk program-program pembangunan yang lain,” kata WH.

Kepala DP3AKKB Banten, Sitti Ma’ani Nina mengatakan, berdasarkan data konsolidasi semester I tahun 2018 oleh Kemendagri, data penduduk di Provinsi Banten berjumlah 10.599.671 jiwa. Sementara penduduk wajib KTP-el berjumlah 7.848.396 jiwa, penduduk yang sudah melakukan perekaman sampai dengan bulan September 2018 berjumlah 7.818.163 jiwa.

“Kegiatan pelayanan hari ini terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, DP3AKKB, Dukcapil Kabupaten dan Kota dengan menyediakan alat perekam dan cetak KTP-el, dan mobil pelayanan keliling. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan momen ini,” kata Nina.

Kegiatan GISA di Provinsi Banten dimulai sejak hari Senin 22 Oktober kemarin dan dimanfaatkan oleh ribuan warga Banten yang akan mengurus kependudukanya mulai dari perekeman KTP-el, dan pembuatan akte kelahiran. (Sutisna)*


Sekilas Info

Kegiatan Reses Dewan Diawasi

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten menerjunkan petugas untuk mengawasi kegiatan reses, kegiatan tersebut rawan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *