Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang Belum Ditetapkan, Kebijakan Anggaran Terlambat Dibahas

Akmaludin Nugraha, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024.*

TANGERANG, (KB).- Belum ditetapkannya pimpinan dewan definitif berikut alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tangerang berdampak terhadap keterlambatan proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Tangerang, Akmaludin Nugraha mengakui, telatnya pengesahan pimpinan dewan dan AKD, menyebabkan lambatnya penggodokan kebijakan anggaran. “Jika mengacu kepada jadwal, mestinya pembahasan KUA-PPAS sudah berjalan. Ini memang agak telat lantaran persoalan internal DPRD,” ujar Boy, sapaan politisi PDIP ini, Jumat (13/9/2019).

Untuk itu, pihaknya meminta fraksi parpol yang belum menujuk calon pimpinan DPRD agar secepatnya menuntaskan hal itu. Pasalnya, lanjut Boy, dirinya selaku ketua sementara ditengat 1 bulan hingga 22 September untuk menyelesaikan penetapan pimpinan definitif dan pembentukan AKD. “Sejak anggota dewan dilantik 23 Agustus, sesuai aturan berlaku tugas saya dibatasi satu bulan dalam menyelesaikan pengisian struktur DPRD,” pungkasnya.

Diperoleh informasi, dari empat parpol sejauh ini baru PDIP, Gerindra dan Golkar yang sudah menunjuk calon pimpinan DPRD untuk ditetapkan secara definitif. PDIP menunjuk Holid, Gerindra H. Astayudi dan Golkar  H. Ilham Choir. Sedangkan Demokrat hingga kini belum memutuskan.

Dihubungi terpisah, Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli, mengatakan, KUA-PPAS seharusnya sudah digodok di dewan sejak awal September. Hanya saja, menurutnya, lembaga legislatif belum  memiliki pimpinan dan AKD yang defintif.

“Kami berharap setelah pimpinan dewan dan AKD-nya ditetapkan melalui paripurna, kebijakan anggaran bisa langsung dibahas untuk kemudian disetujui bersama eksekutif,” terang Romli yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.

Disebutkan, KUA-PPAS tersebut nantinya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). “Tanpa acuan itu eksekutif tak bisa menyiap RAPBD yang  juga harus digodok  para wakil rakyat,” jelasnya. (JK/KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here