Pimpinan Definitif DPRD Pandeglang Belum Ditetapkan

PANDEGLANG, (KB).- Keterlambatan penetapan unsur pimpinan definitif DPRD Pandeglang menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Soalnya, dengan adanya keterlambatan tersebut, salah satunya menghambat pada penetapan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Kritikan tersebut disampaikan oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Eko Supriatno dan organisasi masyarakat (Ormas) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Pandeglang M Abdurrochim.

Menurut Eko, keterlambatan penetapan unsur pimpinan dewan tersebut menghambat, pada semua sektor program kerja daerah. Untuk itu, kata dia, setwan jangan menunggu penyerahan nama calon pimpinan DPRD tersebut tetapi harus jemput bola dengan koordinasi lebih lanjut dengan partai politik terkait.

“Setwan harus segera membuat surat imbauan, ditujukan ke setiap parpol untuk segera membentuk susunan struktural fraksi dan menyampaikannya ke sekretariat DPRD. Juga masing-masing partai politik pemenang Pemilu, harus segera menyerahkan nama calon pimpinan DPRD definitif kepada Sekretariat DPRD Pandeglang,” kata Eko, Senin (9/9/2019).

Eko menyarankan agar anggota DPRD harus selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat dan lebih fokus pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

“Kalau lambat seperti ini kan pemkab juga banyak agenda besar seperti pengesahan perubahan APBD 2019. Jelas itu akan terasa pada sektor pembangunan yang masuk pada perubahan. Ditambah lagi, pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, harus dari sekarang dipikirkan oleh mereka (anggota dewan),” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua LMPI Pandeglang M Abdurrochim. Ia mengatakan, anggota DPRD harus memfokuskan peran sebagai corong aspirasi masyarakat. Masalah yang sering terjadi saat ini, kata dia, peran legislatif yang dianggap hanya mementingkan kepentingan partai.

“Kalau kita lihat, seakan masyarakat hanya dijadikan anak tangga untuk mengantarkan ke kursi kekuasaan. Sehingga, keterlambatann ini jangan berlarut-larut, harus cepat ada solusinya,” ujarnya.

Sementara itu Setwan DPRD Pandeglang Entis Sutisna mengatakan, saat ini belum ada pimpinan DPRD definitif dan pembentukan fraksi, maka anggota DPRD Pandeglang belum dapat melakukan kegiatan. Padahal saat ini sudah ada agenda besar yang menanti, yakni penetapan APBD Perubahan tahun 2019. “Kita mengejar waktu, karena Pemkab Pandeglang ada agenda pembahasan Anggaran Perubahan,” ujarnya.

Menurut Entis, dengan adanya keterlambatan tersebut akan menghambat program yang akan dilakukan. “Selain itu juga harus membuat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti, Bamus, Banggar dan yang lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat lah,” ucapnya.

Ia sudah melayangkan surat kepada setiap parpol untuk segera menyerahkan nama unsur pimpinan dewan. “Kalau surat kita sudah sampaikan, agar segera menyerahkan nama unsur pimpinannya masing-masing,” tuturnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here