Pilpres 2019: Elektabilitas Capres Beda Tipis, Pertarungan di Banten Ketat

SERANG, (KB).- Pertarungan Pemilu Presiden (Pilpres) di Banten ketat. Dari hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitas kedua paslon di Banten beda tipis hanya terpaut 2,5 persen dengan persentase Jokowi-Ma’ruf Amin 43.2 persen dan Prabowo-Sandi 41.7 persen.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan, survei dilakukan dari 27 Februari sampai 8 Maret 2019. Survei itu melibatkan 1.620 responden, terdiri atas 55.5 persen laki laki dan 49,5 persen perempuan. Seluruh responden merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Banten dan sudah memiliki hak pilih. Margin of error atau toleransi kesalahan diperkirakan 2,8 persen.

Data elektabilitas paslon didapatkan dengan cara wawancara tertutup, pertanyaan yang disampaikan jika pilpres dilakukan hari ini maka paslon mana yang akan dipilih. Dari jumlah respon tersebut, ada 15.1 persen tidak menjawab. Tidak menjawab ini bisa karena belum memiliki pilihan atau masih merahasiakan pilihannya.

“Mengingat selisih elektabilitas paslon sangat tipis dan masih berada di bawah margin of error, maka sulit disimpulkan paslon yang akan menang. Tidak bisa diyakinkan mana yang lebih unggul. Yang bisa disimpulkan (elektabilitas) kedua calon (di Banten) bersaing ketat,” kata Deni Irvani dalam diskusi bedah hasil terbaru SMRC bertajuk “Memilih Tanpa Kecukupan Informasi” yang dilaksanakan di Hotel Abadi, Kota Serang, Senin (18/3/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Caleg DPR RI Dapil Banten II Jazuli Juwaini dan Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Dalam survei tersebut, SMRC juga memotret isu seputar pilpres yang diterima pemilih, baik itu hoax maupun tentang latar belakang paslon.

Pertama, isu hoax tentang Jokowi PKI. Respon yang pernah mendengar isu hoax Jokowi PKI sebanyak 35 persen, dari yang dengar 15 persen di antaranya percaya dan 80 persen lebih tidak percaya. “Maka kesimpulan, umumnya warga yang terpapar tidak percaya dengan hoax Jokowi PKI,” ucapnya.

Kemudian, hoax terkait Jokowi memusuhi Islam yang banyak bertebaran di media sosial (medsos). Ada 23 persen responden pernah mendengar dengan 15 percaya di antaranya dan 84 persen tidak percaya.

Berikutnya, alumni IPB ini mengatakan, informasi hoax terkait Jokowi memusuhi ulama. Diketahui ada 21 persen pernah mendengar dengan rincian 27 persen persen percaya dan 82 persen tidak percaya. “Mayoritas engga percaya,” katanya.

Sementara untuk Prabowo Subianto, pihaknya melontarkan pertanyaan tentang latar belakang Prabowo Subianto kepada pemilih. Di antaranya, informasi Prabowo Subianto diberhentikan dari tentara.

“Berapa banyak orang Banten yang tahu berita Prabowo diberhentikan dari tentara, jumlahnya 29 persen pernah mendengar. Mayoritas tidak percaya, 64 persen tidak percaya. Selanjutnya, informasi tentang keluarga Prabowo Subianto nonmuslim, jumlah respon tahu isu ini sebanyak 21 persen dengan rincinya 50 persen dan 50 tidak percaya,” ucapnya.

Terpapar hoax

Berdasarkan data tersebut, diketahui banyak pemilih di Banten yang terpapar hoax tentang Jokowi. “Umumnya engga percaya. Walaupun yang percaya sedikit, tapi tidak bisa dianggap kecil. Karena kalau diproyeksi ke jumlah pemilih, artinya 400 ribu orang percaya bahwa Jokowi PKI. 290 ribu orang percaya Jokowi memusuhi ulama,” ujarnya.

Menurutnya, semua hoax maupun informasi latar belakang paslon berpengaruh terhadap pilihan pemilih. “Andai semua pemilih percaya (PKI Jokowi), maka elektabilitas Jokowi bisa 4 persen. Begitupun isu Jokowi memusuhi Islam dan ulama. Informasi Prabowo dipecat itu efektifnya negatif. Kalau yang percaya lebih banyak, maka elektabilitas Prabowo bisa 23 persen. Tidak seekstrem hoax ke Jokowi,” katanya.

Mereka yang terpapar hoax tentang Jokowi umumnya tinggal di perkotaan, tergolong anak muda, memiliki pendidikan tinggi, pendapatan tinggi, pekerjaan kelas pekerja kantoran dan sering berselancar di media sosial. “Yang lebih terpapar hoax adalah yang sering akses internet. Wilayah paling banyak semua kota, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangsel. Informasi tentang Prabowo juga banyak menyebar kelompok yang sama,” ucapnya.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menuturkan, dalam Undang-undang pemilu survei masuk dalam kategori partisipasi rakyat. Jadi semua survei harus menyampaikan laporan ke KPU untuk mengantisipasi penggiringan opini yang menguntungkan satu pihak. “Jadi kalau ada yang dirugikan laporkan KPU, karena KPU punya dewan etik untuk mengatasi masalah survei,” katanya.

Terkait hasil survei SMRC, diketahui pertarungan Jokowi dan Prabowo di Banten tidak seperti Pilpres 2014. Di mana pada tahun itu, Prabowo unggul jauh dari Jokowi. “Jokowi memang agak susah menang di Banten. Kalau sekarang menang, bisa karena banyak parpol, organisasi yang mendukung. Peluang Jokowi menang ada, meski ada kemungkinan dibalap Prabowo,” ujarnya.

Mengingat dalam survei itu ada undecided voter atau pemilih yang belum menentukan pilihan, cukup banyak. Apalagi, kecenderungan pilihan undecided voter itu bukan kepada petahana.

Sementara itu, Caleg DPR RI Dapil Banten II Jazuli Juwaini menuturkan, sebenarnya Prabowo yang menang meski secara survei tersebut Jokowi unggul di Banten. Sebab, hasil Jokowi yang hanya tidak jauh dari Prabowo berarti Jokowi gagal dalam meyakinkan masyarakat tentang program selama dirinya memimpin. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here