Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang, Zaki Minta Balon Kades tak Lolos Legawa

Ahmed Zaki Iskandar.*

TANGERANG, (KB).- Maraknya aksi demonstrasi para pendukung bakal calon kepala desa di Kabupaten Tangerang membuat Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kecewa. Orang nomor satu di Kabupaten Tangerang tersebut mengimbau, para bakal calon (Balon) kepala desa (Kades) yang tak lolos harus legawa.

“Saya harapkan yang tak lolos bisa legawa dan juga menunggu kesempatan berikutnya, karena kesempatan pasti akan datang lagi,” katanya, Rabu (16/10/2019).

Seperti diketahui, pilkades serentak yang akan digelar pada Desember 2019 mendatang sedang memanas.

“Saya juga berharap kepada masyarakat harus bisa menjaga keamanan jangan terprovokasi. Karenanya kepada seluruh calon kepala desa untuk menjaga keamanan ketertiban dan juga kondusivitas daerah masing-masing,” ujarnya.

Disinggung tentang adanya permintaan masyarakat untuk ditunda tahapan pilkades, dia menegaskan, bakal calon kades harus mengikuti tahapan sesuai aturan.

“Bagi para bakal calon kades yang sudah lolos tes, harus bersungguh-sungguh mengikuti proses tahapan berikutnya,” ucapnya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Tangerang memberikan sikap atas ramainya simpatisan calon kepala desa gagal yang melayangkan protes terkait aturan dalam Perbup Nomor 79 Tahun 2014. Di mana salah satu aturan di dalamnya disebut, bahwa maksimal calon kades 5 orang dan minimal 2 orang.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDIP Kholid Ismail mengatakan, kemungkinan setelah dilaksanakannya pilkades serentak, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa akan dievaluasi dan akan dilihat di mana kekurangannya.

Contohnya, tutur dia, jika ada panitia pilkades yang mengundurkan diri di saat pilkades masih berjalan, maka akan diberikan sanksi. Karena, menurut dia, seharusnya jika memang sudah siap menjalankan tugas, tidak elok berhenti di tengah jalan.

“Implementasi dari perda desa yang ada, kalau memang ada kekurangannya di mana nanti kami evaluasi, karena memang tidak ada kesempurnaan dalam sebuah peraturan, tetapi tidak sekarang, karena saat ini pilkades sedang berjalan, seperti sanksi kepada panitia yang mengundurkan diri secara tiba-tiba ataupun aspirasi beberapa warga yang menginginkan tidak ada batasan calon kepala desa,” katanya.

Ia menuturkan, kekecewaan para simpatisan calon kepala desa yang gagal atau para calon kepala desa yang gagal kecewa merupakan hal yang wajar. Menurut dia, aksi ujuk rasa yang dilakukan beberapa simpatisan kades juga merupakan hal yang sah dilakukan.

Namun demikian, dia berharap, dalam menyampaikan aspirasi, para simpatisan tidak melakukan tindakan anarkis atau merusak fasilitas umum.

“Kalau bicara kekecewaan wajar lah kalau calonnya tidak masuk. Itu manusiawi dan untuk menyampaikan kekecewaan itu dikasih ruang kok, selagi bisa membuktikan rasa keberatannya itu ya silakan saja,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PPP Syarif Hidayatullah menambahkan, sebenarnya peraturan pembatasan calon kepala desa maksimal 5 dan minimal 2 tidak bermasalah.

Karena, aturan tersebut, tidak hanya ada di Kabupaten Tangerang saja, tetapi ada di beberapa daerah lainnya. Namun, jika tidak sesuai dengan kondisi dengan masyarakat dimungkinkan untuk diubah.

“Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kami lihat lagi, cocok apa tidak dengan masyarakat kami, nanti kami lihat lagi lebih banyak manfaat atau mudaratnya,” ucapnya.

Ia berpendapat, terkait akan diberikannya sanksi kepada panitia yang secara tiba-tiba mengundurkan diri, bisa dikaji terlebih dahulu.

Ia berharap, para simpatisan tidak berbuat anarkis ketika menyampaikan aspirasi kekecewannya.

“Kalau merasa kecewa ya silakan saja melakukan demonstrasi, itu bagus-bagus aja atau lebih elegan lagi dia bisa mengadukan ke PTUN atau ke MK. Yang penting mereka tidak merusak fasilitas umum,” tuturnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here