Senin, 18 Februari 2019

Pilkada Serentak di Banten 2018: Bawaslu Perintahkan PSU 2 TPS di Kabupaten Tangerang dan Lebak

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS), yang masing-masing di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Penyebab pencoblosan ulang itu, menyusul adanya dugaan pelanggaran pemilu, karena jumlah surat suara lebih banyak dari pada pemilih.

Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudih, mengatakan, sudah menerima laporan dari panwaslu kecamatan di masing-masing daerah itu. Pihaknya, juga telah memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. PSU untuk 1 TPS di Kabupaten Lebak dan  1 TPS di Kabupaten Tangerang dilaksanakan Sabtu (30/6).

Dua TPS yang diduga melakukan pelanggaran adalah TPS 02, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, dan TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. “Rekomendasi panwascam sudah kita keluarkan.  Kami tetapkan pemungutan suara ulang. Sebab, di TPS itu, ada penambahan dua kertas suara,” ucap Didih M Sudih, Kamis (28/6/2018).

Dia menduga terjadi penggelembungan suara dan kecurangan berunsur pidana pemilu yang menguntungkan pasangan tertentu.  Dalam laporan itu, jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah surat suara yang dihitung dari kotak suara tidak sama. “Jumlah pemilih 262 orang. Tapi begitu dihitung, 264 kertas suara keluar. Artinya, ada dua suara siluman,” tutur Didih.

Menurut dia, kecurangan berujung tindak pidana pemilu terjadi di TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. “Ada seseorang yang mencoblos delapan surat suara,” kata Didih. Untuk itu, pihaknya masih melakukan pendalaman dan proses pidana bersama Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). “Kami juga perintahkan pemungutan suara ulang, minimal empat hari setelah keluar rekomendasi,” ucap Didih.

Dalami tokoh masyarakat

Dalam pelanggaran ini, oknum berinisial S mengaku diperintahkan seorang aparat desa.  “Jadi S masuk TPS dengan membawa delapan surat suara yang diberikan petugas KPPS. Saat ini, masih kami dalami tokoh masyarakat yang menyuruh untuk mencoblos pasangan tertentu,” tutur Didih.

Dugaan pidana pemilu itu dilakukan saat menjelang penghitungan suara pada pilkada serentak, Rabu (27/6/2018).  “Jadi saat detik-detik terakhir sebelum waktu pemilihan ditutup dan sudah sepi,” ucap Didih.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak, Ade Jarkoni, mengatakan, selisih suara terdapat pada surat suara. Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tercatat sebanyak 262 suara. Namun surat suara yang digunakan berjumlah 264 surat suara.“Di C7-nya 262, tapi pas dihitung surat suara yang digunakan 264. Selisih itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apakah hilang atau terselip, human error lah,” kata Ade Jarkoni, Kamis (28/6).

Ade mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak untuk melakukan PSU.“Kami rekomendasikan sesuai di PKPU nomor 8 pasal 59 bahwa setiap ada perbedaan selisih atau lebih dari satu pemilih memilih harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Kalau masalah jadwal kami serahkan kepada KPU karena KPU yang akan melaksanakannya,” ucapnya.

Sedangkan TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, PSU dilakukan setelah adanya dugaan pelanggaran masyarakat yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Dugaan kelalaian yang terjadi di TPS 08 tersebut, langsung ditindaklanjuti.

Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang, Muslik menjelaskan, bahwa pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan pelanggaran itu. Atas dasar informasi dan laporan tersebut, dia pun langsung berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk dilakukan PSU di TPS tersebut.

“Karena, itu sesuai dengan regulasi yang tertuang di UU No. 8 tahun 2015 atas perubahan dari UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 10 tahun 2016 pasal 112 ayat 2,” kata Muslik, Kamis (28/6).

Menurut Muslik, terjadinya pelanggaran yang terjadi di TPS 08 itu, mungkin dikarenakan adanya sedikit kelalaian oleh para teman-teman KPPS dan juga kemungkinan kurang pahamnya masyarakat akan mekanisme penyoblosan.

Untuk itu, lanjut Muslik, kedepannya KPPS TPS 08 saat ini akan dibahas. Sedangkan untuk PHU, KPPK akan diisi dengan wajah baru yang ditunjuk oleh KPU. Dengan adanya kejadian ini, dia pun langsung merekomendasikan kepada KPU. Sementara, untuk mengenai penyelenggaraan PSU di TPS 08, untuk harinya dikembalikan lagi kepada KPU.

Sementara itu, calon tunggal Pilkada Kabupaten Tangerang 2018 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, tidak punya urusan dengan PSU di TPS 08. Dia juga membantah, mobilisasi massa pemilih yang dilakukan seorang kades merupakan by design pihaknya.”Tanya KPU sebagai penyelenggara.  Lebih baik tanya KPU dan Panwas langsung. Buat saya enggak ada urusan, karena memang timses dan parpol sangat tertib aturan,” ujarnya.

Penjabat Bupati Tangerang Komarudin, mengatakan, kades bukan ASN, maka pihaknya tidak bisa memberikan sanksi atas ketidaknetralannya. “Kades bukan ASN. Jika ada pelanggaran yang dia lakukan, masuk dalam ketentuan dalam UU Pilkada. Silahkan dikonfirmasi ke KPU Kabupaten,” ucapnya.  (SN/DA)


Sekilas Info

Penertiban Bangunan Liar di Kalimati, Warga Ditenggat Hingga Triwulan II

SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang belum menertibkan bangunan tidak …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *