Pilkada Serentak 2020 di Banten, Calon Diminta tak Provokatif

H Embay Mulya Syarief.*

SERANG, (KB).- Tokoh Masyarakat Banten H Embay Mulya Syarief meminta calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Banten tak melontarkan pernyataan provokatif, sehingga pilkada yang dilaksanakan di empat daerah tersebut berjalan aman, damai dan berkualitas.

“Calon itu jangan memanasi masyarakat jangan provokasi,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/3/2020).

Ia tak ingin calon menghalalkan penyampaian informasi yang mengasut demi memenangkan Pilkada. Menurut dia, calon harus memberikan keteduhan dan ketentraman di tengah persaingan politik.

“Jangan karna ingin menang dia memberikan informasi yang menghasut dan lain sebagainya,” ujarnya.

Calon memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas pilkada. Hal itu dilihat dari pemetaan zona merah dan hijau saat pilgub yang salah satu faktor pendorongnya adalah calon bersangkutan.

“Dari beberapa pengalaman Pilgub (pemilihan gubernur) itu masuk zona merah kemudian masuk zona hijau dan ini masuk dari peran si calon,” ucapnya.

Selain calon, tutur dia, penyelenggara pemilu juga harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pilkada aman, damai, dan berkualitas.

“Tentu kami semua berharap, Pilkada menghasilkan pemimpin yang yang berkualitas pula dan bisa di rasakan keberadaannya di masyarakat,” tuturnya.

Langkah yang diambil penyelenggara pemilu terbilang penting mengingat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menempatkan salah satu kabupaten di Banten masuk kategori rawan.

“Kan orang Banten dikenal keras, keras itu hanya dalam intonasi suara sebenarnya, kalau dalam hatinya orang Banten itu lembut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Didih M Sudi menuturkan, IKP merupakan salah satu data berikut analisis yang dapat digunakan pijakan perumusan kebijakan, program, dan strategi dalam pengawasan serta pencegahan pelanggaran pilkada.

Pihaknya menindaklanjuti IKP tersebut dengan cara koordinasi dan sosialiasi kepada pihak terkait.

“IKP sebagai alat ikhtiar Bawaslu dalam mengidentifikasi ciri karakteristik dan kategori kerawanan suatu daerah,” katanya.

Melalui IKP Bawaslu juga dapat memetakan dan mengukur sejauh mana tingkat kewanan pilkada di Banten. Dari ukuran itu dilakukan upaya-upaya pencegahan.

Menurut dia, terdapat empat isu strategis yang menjadi bahan bawaslu dalam merumuskan IKP. Pertama keberpihakan aparatur pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi peserta pilkada.

Kedua, politik transaksional pasangan calon, tim kampanye dan tim sukses. Ketiga, penggunaan media sosial dalam penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. “Terakhir terkait penyusunan daftar oemilihan tidak akurat,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here