Pilkada Serentak 2020 di Banten: Bawaslu Belum Bisa Bergerak, Baliho Balon Mulai Bertebaran

Foto Kolase Baliho Bakal Calon (Balon) pada Pilkada Cilegon Kota 2020.*

SERANG, (KB).- Bawaslu Banten belum bisa bergerak menertibkan baliho bakal calon (Balon) yang mulai bertebaran di empat daerah di Banten jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Sebab, secara peraturan penegakan undang-undang tentang pilkada belum bisa diterapkan kepada calon sebelum dilakukan penetapan.

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi menuturkan, Pilkada tahun 2020 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau Pilkada.

”Secara peraturan penegakan UU Pilkada belum bisa diterapkan kepada calon sebelum penetapan,” katanya.

Untuk saat ini penertiban baliho balon yang dianggap melanggar dan mengganggu ketertiban serta keindahan, kata dia, diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

Meski demikian, Bawaslu tetap melakukan pengawasan terhadap petahana salah satunya terkait mutasi atau kegiatan yang bersifat terstruktur sistematis dan massif (TSM). ”Para ASN yang melakukan bermain politik/tidak netral,” ujarnya.

Pada situasi saat ini, lanjut dia, ASN tetap harus netral karena pelanggaran ASN bisa masuk kategori pelanggaran lain dan bisa diproses dengan menggunakan Undang-udang tentang ASN.

Adapun larangan mutasi ASN terhadap petahana jelang pilkada tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan itu tepatnya ada pada ayat pasal 2.

”Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan,” katanya.

Jika mengacu Pilkada serentak 2020 maka larangan mutasi oleh petahana berlaku mulai Februari 2020.

”Sesuai Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 penetapan calon adalah pada 8 Juli 2020. Artinya terhitung 8 Februari 2020 tidak boleh ada mutasi tanpa seizin Mendagri,” tuturnya.

Akan tetapi larangan tak bersifat mutlak, calon petahana tetap bisa melakukan mutasi jika dianggap mendesak dan harus mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). ”Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri,” ujarnya.

Ia mengatakan, larangan berlaku bagi seluruh petahana pilkada. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa diskualifikasi pencalonan.

”Pada ayat lima, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here