Kamis, 24 Mei 2018

Pilkada Serentak 2018: Ancaman Didiskualifikasi, Calon Petahana Dilarang Mutasi ASN

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten melarang para bakal calon petahana pada Pilkada Serentak 2018 melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah kerjanya pada masa 6 bulan sebelum jadwal penetapan calon kepala daerah. Jika melanggar, sanksinya dapat berupa diskualifikasi dari pencalonan.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi mengatakan, larangan tersebut menjadi amanat aturan main pilkada. Di mana calon petahana dilarang melakukan mutasi ASN di wilayah kerjanya 6 bulan sebelum jadwal penetapan calon kepala daerah. “Tindakannya kalau mutasi-mutasi di dalam masa tenggang waktu yang sudah dilarang, keras juga. Sanksinya diskualifikasi. Ini kan kan menjadi blunder,” katanya kepada wartawan saat ditemui di salah satu hotel Kota Serang, akhir pekan kemarin.

Merujuk pada jadwal penetapan calon kelala daerah pilkada yang jatuh pada Februari 2018, maka larangan tersebut sudah mulai berlaku sejak Agustus 2017. “Terkait mutasi kan 6 bulan sebelum penetapan calon. Penetapan itu Februari,” tuturnya. Untuk aturannya sendiri tertera dalam dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat 1.

Bunyinya disebutkan, bahwa bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Sanksi yang diberlakukan menurut ayat 3 disebutkan, bahwa petahana yang melanggar pencalonannya akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Meski demikian, mantan Komisoner KPU Banten tersebut menuturkan, kebijakan mutasi pejabat masih tetap bisa dilakukan jika ada sesuatu yang mendesak dan syaratnya mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Terpisah, Pengamat Politik dari Untirta, Suwaib Amiruddin menganggap aturan tersebut tepat. Karena, petahana yang mutasi pejabat mendekati penetapan calon berpotensi menggiring birokrasi untuk menjadi timses dan petahana bisa memanfaatkan anggaran untuk dimainkan. “Petahana akan memperoleh keuntungan terkiat penggiringan birokrasi sampai tingkat desa/kelurahan. Sanksi yang diberikan pun sudah sangat tepat dan memang sudah selayaknya (pencalonannya) diberhentikan,” ucapnya. (SN)***


Sekilas Info

Aktivitas Nelayan di Bulan Ramadan, Menantang Dahaga di Lautan

Ramadan memang bulan yang didalamnya penuh berkah. Berbagai cara dilakukan masyarakat, khususnya umat muslim dari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *