Pilkada Rawan Mobilisasi ASN

PANDEGLANG, (KB).- Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Banten Nana Subana memetakan akan terjadi beragam pelanggaran Pilkada di Banten pada masa mendatang.

Salah satunya bentuk mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah yang calon bupatinya dari petahana atau bupati yang sedang menjabat. Sebab, biasanya kalau petahana maju lagi akan terjadi dukung mendukung dari ASN.

“Pertama, kerawanan mobilisasi ASN yang sadar akan posisi jabatannya bisa bertahan atau bahkan naik jika mendukung calon petahana dalam Pilkada,” kata Koordinator Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Banten Nana Subana kepada Kabar Banten, Selasa (15/10/2019).

Menurut dia, kemungkinan bagi calon bupati dari petahana sudah mulai memetakan kemenangan dengan membentuk jaringan termasuk menggerakkan ASN. “Karena incumbent tentunya punya struktur yang kuat dalam tubuh kekuasaan administratif, sehingga bisa memanfaatkan kekuatan ASN,” tutunya.

Untuk itu, Nana berharap agar calon peserta pemilu harus menghentikan pola memanfaatkan jaringan ASN untuk meraih kemenangan.

“Untuk catatan pentingnya, pola pelanggaran dengan menggunakan ASN segera dihentikan. ASN penting diberi tahu, kalau menjadi korban politik praktis yang dimainkan oleh kekuasaan. Sehingga mereka harus berhenti untuk ikut berpolitik. Tetapi harus fokus melayani masyarakat. Mobilisasi ASN itu bisa saja melahirkan politik uang yang bersumber dari kantong-kantong abdi negara,” ujar Nana.

Nana juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang untuk memutus mata rantai pelanggaran tersebut. Terlebih Pilkada Pandeglang yang akan diikuti oleh petahana, yang memungkinkan mobilisasi ASN dengan masif.

“Dalam setiap pemilihan di beberapa daerah lain, incumbent selalu diduga begitu, melibatkan ASN. Dugaan keterlibatan ASN dan itu perannya sangat konkret, untuk memenangkan petahana. Sehingga, ini harus diantisipasi oleh Bawaslu,” ucapnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham, akan lebih ketat dalam mengawasi dan menindak setiap ASN yang terbukti melanggar. Bawaslu akan membuat kesepakatan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar lebih tegas dalam menyikapi rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu.

“Nanti, strategi kami akan membuat komitmen letter dengan KASN sebagai leading sector. Kami akan presure ke KASN bagaimana mereka menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi ASN , sehingga bisa menimbulkan efek jera. Intinya ASN jangan macam-macam jika tidak ingin diproses oleh Bawaslu,” ujarnya. (IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here