Pilkada Pengaruhi Paket Pekerjaan di Kabupaten Serang

SERANG, (KB).- Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang mencatat jumlah paket pekerjaan yang akan dilelangkan pada 2020 menurun drastis dibanding 2019. Hal tersebut terjadi, karena banyak anggaran yang terserap untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang 2020.

Kepala Bagian UKPBJ Setda Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, untuk paket pekerjaan tahun ini hanya ada 180 paket dengan nilai sekitar Rp 400 miliar. Jumlah tersebut, menurun dibanding 2019 yang mencapai 240 paket pekerjaan dengan anggaran sekitar Rp 450 miliar.

“Yang sekarang menurun cuma ada 180 paket. Banyaknya di DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) ada sekitar 120 paket dan Perkim (DPKPTB(Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan)) juga menurun dari 2019 hampir 90 paket menjadi 31 paket pada 2020,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruang kerja, Rabu (12/2/2020).

Ia menuturkan, penurunan tersebut terjadi, karena adanya pelaksanaan pilkada. Anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) cukup besar. Dari paket pekerjaan yang ada, secara dominan, adalah pekerjaan jalan desa yang mencapai 62 paket.

Menurut dia, sampai pertengahan Februari 2020, baru 36 paket pekerjaan yang masuk untuk lelang. Total nilai untuk paket tersebut mencapai Rp 200 miliar.

“Baru DPUPR yang sudah masuk. Kalau Perkim kami sudah koordinasi, mereka mungkin Minggu ini mengajukan empat paket pekerjaan perpipaan. Kemudian, juga dari pembangunan sekolah 12 paket rencana bulan ini masuk,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 36 paket yang masuk, yang belum tayang tinggal proyek multiyears, karena masih dalam tahap kajian, namun supervisi sudah tayang. Ia belum tahu mengapa Perkim masih terlambat untuk pengajuan, akan tetapi dia berharap, hal tersebut menjadi bahan evaluasi.

“Pas rapat evaluasi kemarin ada yang dicek lokasinya tidak sesuai, sehingga mereka harus review detail engineering desain (DED), ada juga yang DED ternyata tidak sesuai kondisi di lapangan, ada lagi kegiatan yang DED dilakukan tahun ini,” ucapnya.

Oleh karena itu, dia selalu mendorong, agar DED bisa tuntas pada Mei, sehingga Juni mereka bisa mengajukan paket pekerjaannya.

“Harapannya Juli sudah tanda tangan kontrak, itu pun bagi pekerjaan yang tidak lebih dari lima bulan. Kalau lebih itu titik kritis waktu gagal tender kami tidak ada waktu tayang ulang,” tuturnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPUPR Kabupaten Serang Hanafiah menuturkan, sampai saat ini baru 17 paket pekerjaan yang diusulkan ke ULP. 17 paket tersebut, masuk dalam pekerjaan tahap pertama dari total empat tahap.

“Tahap kedua (paket pekerjaan) masih jalan kabupaten sama bidang lain, seperti tata ruang, irigasi, dan SDA (sumber daya air), tahap ketiga baru jalan desa,” katanya.

Ia menargetkan, paling lambat April semua paket pekerjaan sudah masuk ke ULP.

“Sekarang masih tahap pertama, terdiri dari multiyears dan tahun tunggal jalan kabupaten. Karena, dokumen harus teliti jangan sampai ada gagal lelang, jadi kami diskusi terus dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) terkait syarat-syaratnya. Tapi, tahun ini semua turun (jumlah pekerjaan) karena pilkada,” ucapnya.

Kepala DPKPTB Kabupaten Serang Irawan Noor menuturkan, sebentar lagi semua paket pekerjaannya akan diusulkan ke ULP.

“Bentar lagi. Karena gini, ada perencanaan yang sudah jauh tahun sebelumnya, ada perencaan tahun berjalan dengan konstruksi. Seperti PIP (Pusat Informasi Pariwisata) mau lanjut tahun ini,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here