Pilkada Pandeglang 2020: Jalur Perseorangan, Cabup Harus Kantongi 69.808 KTP

PANDEGLANG, (KB).- Calon bupati dari jalur perseorangan untuk melenggang ke bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pandeglang 2020 harus mengantongi syarat dukungan sebanyak 69.808 dukungan dilengkapi KTP.

Hal tersebut terungkap dalam hasil rapat pleno KPU tentang penetapan minimal syarat dukungan bakal calon bupati, di Aula KPU Pandeglang, Sabtu (26/10/2019).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Pandeglang Samsuri mengatakan, penetapan dukungan calon bupati dari jalur perseorangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Samsuri menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 41 ayat 2 huruf c dijelaskan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen.

Sementara jumlah DPT terakhir (Pemilu 2019) di Kabupaten Pandeglang sebanyak 930.761 sesuai dengan Keputusan KPU Pandeglang Nomor 813 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 pada Pemilu 2019.

“Jadi secara rinci perhitungan syarat dukungan minimal 7,5 persen dikali jumlah DPT terakhir ( 930.761) . Maka hasilnya sebanyak 69.807,075 dukungan yang dibulatkan menjadi 69.808 dukungan,” kata Samsuri kepada Kabar Banten, Ahad (27/10/2019).

Selain itu, kata Samsuri, jumlah syarat dukungan tersebut harus tersebar lebih dari 50 persen jumlah kecamatan. Hal itu sesuai pasal 41 ayat 2 huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016. “Jadi Kabupaten Pandeglang berjumlah 35 kecamatan, berarti dukungan itu harus tersebar minimal di 18 kecamatan,” tuturnya.

Menurut Samsuri, agenda pleno penetapan syarat dukungan calon bupati jalur perseorangan ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

”Mekanisme dukungan ini berupa surat pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir model B.1-KWK perseorangan dan dilampiri fotokopi KTP elektronik/surat keterangan dari disdukcapil,” ujarnya.

Ia menyatakan, syarat dukungan dilampiri KTP tersebut diatur dengan lampiran Surat KPU RI Nomor 2096/FL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Sementara itu, Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i mengatakan, masyarakat yang akan maju baik pada jalur perseorangan ataupun parpol diberikan ruang untuk melakukan konsultasi terkait pencalonan dengan datang langsung ke kantor KPU Pandeglang.

“Kalau ada yang mau konsultasi, kita ada warung layanan setiap hari Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 WIB. Ini bagian dari tugas pelayanan kami sebagai penyelenggara pemilu. Adapun penyerahan dukungan sesuai dengan tahapan dimulai dari tanggal 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020 di Kantor KPU Pandeglang,” ucapnya. (IF/Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here