Pilkada Pandeglang 2020, Bawaslu Pasti Tindak Pelanggaran

Ade Mulyadi, Ketua Bawaslu Pandeglang.*

PANDEGLANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang menyatakan memastikan berani untuk menindak segala bentuk pelanggaran dalam Pilkada Pandeglang 2020.

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi seusai kegiatan bimbingan teknis (bintek) dalam menghadapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pandeglang 2020, di salah satu hotel Panimbang, Selasa (31/12/2019).

Kegiatan bintek penindakan dan pengawasan pilkada diikuti oleh 105 peserta panitia pengawas kecamatan (Panwascam) yang tersebar di 35 kecamatan.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, kegiatan tersebut, merupakan pembekalan bagi para komisioner Panwascam dalam menghadapi tugas dan kewajiban mengawasi pilkada.

“Materinya seputar teknis penindakan,pengawasan, dan pencegahan, karena pilkada nanti pasti rawan dengan bentuk pelanggaran baik pelangaran kampanye termasuk pelanggaran bersifat administrasi,” kata Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi kepada Kabar Banten, seusai memberikan materi bintek.

Menurut dia, Bawaslu akan mengemban tugas berat dalam pilkada. Sebab, saat pelaksanaan nanti semua anggota Bawaslu dan Panwascam harus buka mata dan telinga mengawasi setiap gerak-gerik mengarah pada pelanggaran pilkada.

“Kami belum tahu nanti akan ada berapa pasangan calon kepala daerah, yang pasti kami akan bertugas secara profesional mengawasi pilkada. Siapa pun calon kepala daerah akan diawasi secara ketat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak bentuk pelanggaran yang bisa mengarah pada sistematis, terstruktrur, dan masif. Pelanggaran tersebut, bisa berupa politik uang, mobilisasi ASN, dan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, Bawaslu telah menempatkan satu orang pengawas di masing-masing TPS se-Kabupaten Pandeglang. Penempatan pengawas TPS tersebut, bertujuan, untuk menekan tingkat pelanggaran yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di TPS.

Di bagian lain, dia menjelaskan, dalam waktu dekat akan mengirimkan surat ke pemerintah daerah terkait larangan mutasi pejabat.

“Sesuai aturan tahapan pilkada sudah dibuka. Ada undang-undang mengatur waktu larangan kepala daerah untuk tidak menggelar mutasi pejabat mulai Rabu (8/1/2020). Jika aturan tersebut dilabrak, maka Bawaslu akan menindaklanjuti juga dengan aturan. Jadi, kami wajib memberitahukan kepada pemerintah daerah untuk patuh aturan dan tidak melanggar terkait larangan mutasi pejabat menjelang pilkada,” ucapnya.

Ia berharap, para komisioner Panwascam, agar meningkatkan kinerja dan tugas pengawasan pilkada. Sebab, pengawasan tersebut, sangat penting dan perintah dari undang-undang.

“Ya, saya harap hasil dari bintek ini bisa menjadi dasar dan bekal para komisioner Panwascam dalam menjalankan tugas pengawasan, penindakan, dan pencegahan pelanggaran pilkada,” tuturnya. (EM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here