Pilkada Pandeglang 2020, ASN Dilarang Berpihak

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang akan mengeluarkan surat edaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi Pilkada Pandeglang 2020 mendatang. Selain dilarang berpihak kepada salah satu kandidat calon bupati, ASN harus menjaga netralitas.

Sekda Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan, kaitan dengan netralitas ASN, pemerintah akan membuat surat edaran kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi agar seluruh ASN bisa menjaga netralitas.

“Itu kan ada aturan umumnya, ada aturan undang-undangnya, terus juga sesuai dengan norma-norma ASN. Itu setiap pemilu pemerintah selalu membuat edaran soal netralitas ASN,” kata Pery kepada Kabar Banten, Rabu (16/10/2019).

Menurut dia, kerentanan akan terjadi mobilisasi ASN, semua itu belum tentu terjadi karena untuk saat ini masih tergolong jauh memasuki tahapan Pilkada.

“Adapun kerentanan akan terjadi mobilisasi ASN, sekarang itu kan masih jauh tahapannya. Jadi kita belum bisa melakukan apa-apa. Apalagi tahapan-tahapan itu kan belum masuk, karena nanti ada pendaftaran, ada masa kampanye,” ujarnya.

Meski demikian, Sekda menjamin netralitas ASN. Namun pemerintah tetap mempercayakan pengawasan ASN kepada Bawaslu. Hal itu terbukti dari hasil adanya pengawasan dari Bawaslu terdapat ASN yang direkomendasikan ke Komisi ASN.

“Harus menjamin, secara undang-undang. Nanti kan tetap ada Bawaslu yang melakukan pengawasan, kemarin-kemarin juga kan ada beberapa ASN yang direkomendasikan, karena tidak netral,” ucapnya.

Kerentanan majunya petahana dalam Pilkada, lanjut Sekda, hal itu juga mempercayakan sepenuhnya kepada tugas pengawasan Bawaslu. Namun demikian, terdapat juga beberapa ASN yang direkomendasikan dan ditegur secara langsung.

“Kerentanan petahana maju, itu kan Bawaslu kewenangannya, selama ini juga ada beberapa ASN yang kita tegur,” katanya.

Meskipun petahana maju dalam bursa Pilkada, namun Sekda tidak membuat tim pengawas dari pemerintah daerah.

“Kalau tim pengawas di pemerintah daerah itu tidak membuat tim, tapi kan dari evaluasi kemarin juga ada yang ditindak tegas, diberikan teguran dan sekarang juga masih ada dokumennya,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, dalam setiap pemilu termasuk Pilkada ASN memiliki aturan dan perundang-undangan soal menjaga netralitas.

“Belum tentu ada mobilisasi ASN, kan ada rambu-rambu , ada yang mengawasi seperti Bawaslu,” ucap Fahmi.

Selaku Kepala BKD, Fahmi akan mengarahkan agar ASN tidak menyalahi aturan. “Yang jelas ASN ada aturannya, pada pemilu legislatif kemarin kan juga pernah terjadi dan itu ada pengawasnya seperti Bawaslu. Yang jelas kita akan patuhi aturannya,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) cabang Pandeglang M Abdurrochim mengatakan, setiap ASN harus menjaga etika dalam pekerjaannya. Apalagi menghadapi Pilkada, ASN akan menjadi sorotan masyarakat.

“Ini momentum pemilu, jangan sampai ASN melakukan tindakan yang bisa mengarah pada ketidaknetralan. Untuk itu, kami harap Sekda dan BKD untuk memantau ASN, walaupun nanti akan disebar surat edaran tentang netralitas ASN,” katanya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, Fikri Anidzar Albar. Menurut dia, mobilisasi ASN biasa dilakukan dengan masif dan sistematis. Sehingga, peran Bawaslu penting dalam melakukan pengawasan.

“Biasanya dalam mobilisasi ASN, dilakukan dengan sistematis dan masif. Jadi pengawasan harus dilakukan dengan baik terutama oleh Bawaslu dan masyarakat. Karena jelas, ASN harus menjaga netralitas, karena itu sudah diatur oleh undang-undang,” ucapnya. (Iman Fathurohman/Ade Taufik)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here