Minggu, 24 Juni 2018

Pilkada Lebak 2018: ”Baju Koko” Datangi KPU dan Panwaslu

LEBAK, (KB).- Sekelompok warga di Kabupaten Lebak yang tergabung dalam Tim 7 Barisan Juang Kolom Kosong (Bajukoko)-kelompok yang mengampanyekan memilih kotak kosong pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Lebak, secara maraton mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak. Mereka juga mendatangi Kepolisian resor (Polres) Lebak, Senin, (26/2/2018).

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan ketiga lembaga tersebut. Selain audiensi, mereka juga melakukan konsultasi dengan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan itu untuk mematangkan teknis pergerakan Bajokoko dalam rangka penggunaan hak pilih Kolom Kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak di Pilkada serentak 2018.

Tim 7 yang beranggotakan Akhmad Hakiki Hakim sebagai Panglima, Sopyan S.AP sebagai Sekretaris, Dodo Ibrahim sebagai Bendahara, Teja Kelana Koordinator Wilayah Lebak Utara, Solihin GP sebagai Koordinator Wilayah Lebak Tengah, dan Andri Firdaus dan Zaenal Mutaqin Koordinator Wilayah Lebak Selatan, serta telah memiliki 28 koordinator kecamatan dan 340 koordinator desa, dan 5 koordinator kelurahan.

Panglima Bajokoko, Akhmad Hakiki Hakim menyatakan, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 54C, bahwa memilih Kolom Kosong itu sah. Sehingga, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politik dengan memilih kolom kosong.
“Sesuai aturan yang berlaku, penyelenggara pemilu harusnya melakukan sosialisasi pada masyarakat pemilih bahwa memilih kotak kosong merupakan hak konstitusi setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih. Artinya, selain memilih pasangan calon, pemilih boleh memilih kotak kosong pada pilkada,” kata Akhmad Hakiki.

Saat beraudiensi dengan Kasat Intel Polres Lebak, Adil Pasaribu, ujar Kiki, diperoleh keterangan bahwa kegiatan masyarakat di luar kampanye atau bukan kampanye maka pada prinsipnya izin kegiatan masuk pada izin umum atau izin keramaian umum, yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Pihak Polres mengingatkan seluruh kegiatan ke masyarakat harus disertai izin setempat atau pernyataan pemilik atau penanggung jawab tempat/lokasi kegiatan. Namun saat ada muatan kampanye, yang akan menindak kegiatan adalah pihak Panwaslu,” tuturnya.
Menurut Hakiki, persiapan Deklarasi Bajukoko sekaligus Sosialisasi Kolom Kosong yang akan dilaksanakan di wilayah Lebak Selatan, waktunya akan dilaksanakan di pekan kedua bulan Maret 2018. (Lugay/Job)***


Sekilas Info

Gubernur Banten Pimpin Sertijab Bupati Lebak

LEBAK, (KB).- Serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Penjabat Bupati (Pj) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *