Pilkada Kota Serang Rawan Politik Uang

SERANG, (KB).- Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Serang rawan politik uang. Hal tersebut karena tahapan pilkadanya melewati bulan Ramadan yang biasanya banyak kegiatan keagamaan dan rawan dimanfaatkan untuk melakukan politik uang.

Koordinator JRDP, Nana Subana mengatakan, tahapan Pilkada Kota Serang melewati bulan Ramadan, pada bulan Ramadan banyak kegiatan kegamaan yang rawan dimanfaatkan untuk melakukan politik uang. “Kami kira bawaslu harus punya strategi khusus mengadapi bulan Ramadan,” katanya di sela-sela kegiatan kampanye anti politik uang di Car Free Day (CFD) Alun-alun Serang, Ahad (6/5/2018).

Untuk itu sebagai upaya mencegah adanya politik uang di Pilkada Kota Serang, ujar dia, JRDP melakukan kampanye anti politik uang di CFD)Alun-alun Serang, Ahad (6/5/2018) pagi. Kegiatan tersebut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dalam Pilkada Kota Serang.

Ia menuturkan, pihaknya melihat ada ketidakpahaman masyarakat tentang politik uang yang dipelihara oleh timses, agar mereka tetap dapat melakukan politik uang kepada masyarakat, karena menurut beberapa survei politik uang disebabkan oleh kebrutalan timses dan ketidakpahaman masyarakat.

“Kami tidak bisa menghentikan kebrutalan timses ataupun paslon, maka kami memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ucapnya.

Penanggung Jawab Acara Kampanye Anti Politik Uang JRDP, Fuaduddin Bagas mengatakan, secara keseluruhan tren politik uang memang mengalami penurunan. Hanya, terdapat modus baru yang perlu diwaspadai oleh bawaslu.

“Misalnya kalau dulu itu dilakukan dengan cara cash and money atau dengan cara pembagian sembako. Cara-cara ini mulai terkikis. Sekarang banyak cara baru yang dapat berupa e-Money,” tuturnya.

Politik uang merupakan tindakan yang paling dikhwatirkan dalam pilkada. Politik uang yang dilakukan secara masif akan memengaruhi objektivitas pemilih. “Akibatnya pemimpin daerah yang lahir dari proses ini bukanlah pilihan terbaik, melainkan yang terbanyak modal serta menghalalkan segala cara,” katanya.

Politik uang perlu dihindari oleh masyarakat, karena konsekuensinya dapat berupa kurungan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan, bahwa perbuatan politik uang terancam pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar.

“Kami melihat Kota Serang masih menjadi bagian daerah target politik uang. Karena, pilkada melibatkan banyak paslon dibanding daerah lain,” ujarnya.

Ia menuturkan, bahwa JRDP akan terus mencoba hadir dalam tahapan pilkada. Selain dengan pemantauan aktif, JRDP juga akan coba memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lebih masif. “Seperti masuk ke mal, kami juga akan lakukan, meskipun kalau di mal mungkin hanya dengan pembagian pamflet saja,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here