Rabu, 20 Juni 2018

Pilkada Kota Serang Dibayangi Politik Uang

SERANG, (KB).- Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepada Daerah (Pilkada) Kota Serang dibayang-bayangi politik uang, dengan sasaran masyarakat level bawah yang paling rentan dengan praktik tersebut. Sebab, masyarakat menengah atas sudah sangat apatis dan cenderung ragu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Pendidikan Politik Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pemilu yang dilaksanakan Kantor Kesbangpol Kota Serang, di salah satu tempat makan di Kota Serang, Kamis (18/1/2018). Acara itu menghadirkan Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin, dan Kabag Hukum Pemkot Serang, Yudi Suryadi.

Ketua KPU Kota Serang, Heri Wahidin, mengatakan, sanksi tegas yang berikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak menjamin oknum yang berkepentingan menjadi jera. Kebiasaan buruk tersebut, akan selalu ada apabila kesadaran taat hukum masyarakat masih rendah. “Politik ini (politik uang) kan kebiasaan buruk yang terjadi dalam pemilihan, kita tidak bisa menutup mata ini bisa terjadi juga (dalam Pilkada Kota Serang),” katanya usai .

Kendati demikian, pengawasan ketat berikut sanksi tegas yang diberikan, setidaknya akan mampu menekan praktik politik uang. “Saya pikir tim pasangan bakal calon akan berpikir ualng melakukan politik uang. Karena, sanksinya tidak main-main,” tuturnya. KPU Kota Serang juga tidak bersikap diam. Berbagai program sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi cerdas dan independen dalam memilih, akan terus dilakasanakan. “Itukan usaha kami (KPU Kota Serang), kami kembalikan lagi kepada pemilih,” tuturnya.

Kabag Hukum Pemkot Serang, Yudi Suryadi, mengatakan, tingkat kesadaran masyarakat Kota Serang dalam menyalurkan hak pilihnya masih rendah. Hal itu terbukti dengan tidak tercapainya target 70 persen partisipasi pemilih di Kota Serang saat Pilgub Banten 2017. “Faktornya karena pendidikan politik, kesadaran politik, dan sosialisasi politik. Banyak yang tidak datang ke TPS karena dia kecewa, bahwa yang dipilihnya tidak sesuai harapan,” katanya.

Berdasarkan pemetaan yang telah lakukan, masyarakat dengan golongan kelas atas memiliki kecendrungan kritis dan terkadang apatis saat menentukan pilihannya. Kemudian untuk masyarakat kelas menengah, cenderung ragu untuk datang ke TPS. “Masih banyak juga warga yang kurang sadar, makanya harus ada sosialisasi, ini bagian yang harus banyak dilaksanakan. Baik itu di tingkat kelurahan, atau langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Solusi yang ia tawarkan untuk menekan angka partisipasi, yaitu menyesuaikan pola sosialisasi dengan tingkat dan keadaan masyarakat. Untuk masyarakat kelas bawah, KPU dapat melaksanakan kegiatan berupa komedi, dangdutan dan pagelaran budaya. “Untuk kelas menengah harus lebih banyak menghadirkan hal-hal unik dan menarik seperti penyediaan maskot dan jingle Pilkada. Lalu untuk untuk kalangan atas bisa lewat iklan layanan masyarakat,” katanya.

Semua wilayah rawan

Secara terpisah, Anggota Panwaslu Kota Serang, Mamun Murod mengatakan, praktik politik uang rawan terjadi di semua wilayah Kota Serang. “Kami sudah melakukan pemetaan. Kami serahkan kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk mengawasi di lapangan. Total seluruh yang diterjunkan sebanyak 67 orang,” katanya.

Selain menerjunkan PPL, Ia juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat turut serta dalam pengawasn praktik politik uang. Caranya, dengan melaporkan hal yang mencurigakan kepada PPL, Panwascam atau langsung ke Kantor Panwaslu Kota Serang. “Karena jumlah PPL yang diterjunkan kurang efektif untuk mengawasi Pilkada Kota Serang,” ucapnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang tidak main-main, karena dapat berupa kurungan pidana. Untuk menindak politik uang, di Panwaslu Kota Serang sudah terbentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Unsur yang terlibat di dalamnya, meliputi kepolisian dan kejaksaan.
“Nanti akan melakukan penyelidikan kalau ada praktik politik uang. Sanksinya berupa pidana,” tuturnya.

Menurut pengamat Politik dari UIN SMH Banten, Anis Fuad, pola sosialisasi KPU Kota Serang juga harus mampu menarik minat pemilih pemula agar datang ke TPS. Caranya dengan memanfaatkan media sosial. “Aktivitas pemilih pemula biasanya lebih banyak pada musik, olahraga, atau tekhnologi informasi,” ucapnya. (SN)***


Sekilas Info

Para Calon Anggota Legislatif Wajib Tahu Ini

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *