Minggu, 24 Juni 2018

Pilkada Kota Serang 2018: Syafrudin-Subadri Dilaporkan ke Panwaslu

SERANG, (KB).- Tim advokat pasangan calon (paslon) nomor urut 1 pada Pilkada Kota Serang, Vera Nurlaela-Nurhasan melaporkan paslon nomor urut 3 Syafrudin-Subadri Usuludin ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang, Senin (12/3/2018). Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye.

Kuasa hukum paslon Vera-Nurhasan, Ferry Renaldy mengatakan, ada 13 laporan tentang dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan paslon Syafrudin-Subadri. Rinciannya, antara lain yaitu melaporkan Plt Lurah Cilaku, Kecamatan Curug yang ternyata seorang kader Partai Hanura atau partai pengusung Syafrudin-Subadri.

“Ternyata memang itu adalah salah seorang kader Partai Hanura. Di situ, di kampanye tersebut yang merupakan rumah dari Lurah Wasiudin hadir juga calon wakil wali kotanya, yaitu Subadri Usuludin. Untuk laporan ini kami melaporkan dua orang tersebut,” katanya.

Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan Syafrudin di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka pada 2 Maret lalu yang diduga memanfaatkan program bantuan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Sementara sisa laporan lainnya menyangkut Alat Peraga Kampanye (APK). “Di situ ada kegiatan yang dilakukan Syafrudin, calon Walikota Serang. Ada salam 3 jari,” katanya.

Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara menelaah mana laporan yang dapat ditindaklnauti dan tidak. “Artinya perlu dilakukan klarifikasi, baik itu dari pihak pelapor dan terlapor. Kalau memamg yang dilaporkannya adalah calon, ya kita harus klarifikasi,” ujarnya.

Terkait Plt Lurah Cilaku, kata dia, sebenarnya persoalan ini sudah menjadi temuan Panwaslu Kota Serang dan sudah ditindaklnjuti. Panwaslu juga sudah mengeluarkan putusan bahwa persoalan tersebut bagian dari pelanggaran administrasi.

Terpisah, Juru Bicara paslon nomor 3, Samuti mengatakan, terkait pertemuan dengan Plt Lurah ia membenarkan. Namun, pertemuan tersebut hanya untuk konsolidasi karena yang bersangkutan merupakan kader Partai Hanura. Ia siap jika suatu saat panwaslu meminta klarifikasi terkait laporan tersebut.

“Untuk APK kami sudah sesuai spesifikasi PKPU. Hasil kesepatan di Kota Serang maksimal ukurannya 3×5 meter. Kalau di PKPU 4×7 meter. Sehingga kalau melebihi batas (3×5 meter) namun ukurannya 4×7 meter itu tidak melanggar,” katanya. (SN)***


Sekilas Info

Dana Parpol Segera Cair

SERANG, (KB).- Bantuan dana partai politik (parpol) sudah bisa dicairkan pada Juli 2018. Parpol peraih kursi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *