Selasa, 16 Oktober 2018

Pilkada Kota Serang 2018: Satu Laporan Vera-Nurhasan Lewat Batas Waktu

SERANG, (KB).- Panwaslu Kota Serang memutuskan tidak menindaklanjuti salah satu laporan tim advokat pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Serang nomor 1, Vera Nurlaela-Nurhasan. Laporan tersebut tentang dugaan pemanfaatan program Dinkes Banten untuk kampanye Syafrudin-Subadri Usuludin. Laporan tersebut sudah melebihi batas waktu dari sejak dugaan pelanggaran ditemukan.

Anggota Panwaslu Kota Serang, Paridi mengatakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, bahwa laporan pelanggaran pemilihan umum disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilu. “Untuk laporannya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang,” katanya, Ahad (18/3/2018).

Sementara, belasan laporan lainnya, yaitu tentang APK (alat peraga kampanye) dan bahan kampanye, Panwaslu merekomendasikan pihak terkait untuk ditertibkan. “Adapun untuk penertibannya kami koordinasi dengan Satpol PP (Kota Serang),” ujarnya. Untuk laporan tentang dugaan keterlibatan Plt Lurah Cilaku dalam konsilidasi pemenangan Syafrudin-Subadri, Panwaslu Kota Serang sudah menindaklanjuti dengan membuat rekomendasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Serang untuk mengeluarkan sanksi.

Sebetulnya, ucap dia, rekomendasi sudah dilakukan jauh sebelum tim advokat Vera-Nurhasan melapor ke Panwaslu Kota Serang. Karena, pelanggaran tersebut sudah menjadi temuan Panwaslu sebagaimana nomor temuan 05/TM/PW/Kota/11.01/III/2018.
“Terkait Plt Lurah Cilaku yang mengadakan konsolidasi partai di Kecamatan Curug,” tuturnya.

Sebelumnya, kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Vera Nurlaela-Nurhasan, Ferry Renaldy melaporkan paslon nomor urut 3 Syafrudin-Subadri Usuludin ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang, Senin (12/3/2018).

Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran melanggaran aturan kampanye. Pada kesempatan tersebut, pihaknya membawa 13 laporan tentang dugaan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan Syafrudin-Subadri. “Kami dari tim paslon nomor urut 1, dari bu Vera dan Nurhasan. Kami melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari paslon nomor urut 3 sebanyak 13 laporan,” katanya.

Rincian 13 laporan tersebut, di antaranya melaporkan Plt Lurah Cilaku, Kecamatan Curug yang ternyata seorang kader Partai Hanura atau partai pengusung Syafrudin-Subadri. Kegiatan yang dilakukan Syafrudin di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka pada Jumat (2/3/2018) lalu yang diduga memanfaatkan program bantuan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dan sisanya tentang APK dan bahan kampanye. (SN)***


Sekilas Info

Diduga Berangkat dengan Identitas Palsu, 500 TKI Asal Banten tak Bisa Pulang

SERANG, (KB).- Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Banten mencatat, saat ini setidaknya ada sebanyak 500 tenaga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *