Pilkada Kota Serang 2018: RT dan RW Dilarang Kampanye

SERANG, (KB).- Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Serang melarang seluruh Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) di Kota Serang melakukan kampanye pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Serang. Panwaslu beralasan RT dan RW bagian dari struktur pemerintah yang harus menjaga netralitas dalam Pilkada Kota Serang.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, dasar pelarangan tersebut yaitu undang-undang tentang pemerintah dan undang-undang tentang ASN.
”Larangan terhadap RT dan RW memang tidak disebutkan secara spesifik dalam kedua aturan tersebut. Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa RT dan RW bagian dari struktur pemerintah. RT RW itu struktur pemerintah paling bawah,” katanya, Jumat (23/3/2018).

Selain itu, tutur dia, alasan larangan kampanye kepada RT/RW juga karena mereka mendapat uang kehormatan atau honor dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang bersumber dari APBD Kota Serang. Pemerintah itukan dalam pilkada harus netral. Bukan hanya netral tapi juga terlihat netral. Kalau hanya netral tapi tidak terlihat netral itu kurang.

Ia tidak menyebutkan sanksi yang akan diterima bagi RT dan RW yang terbukti kampanye paslon, namun menurutnya saksi akan direkomendasikan kepada pihak terkait. ”Kalau ketahuan nanti direkomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (ASN) dan diteruskan kepada kelurahan. Bisa saja kalau terbukti hukumannya dipecat (dari jabatan RT maupun RW),” ujarnya.

Ia mengatakan, pergerakan RT dan RW akan dipantau oleh petugas panwaslu ditingkatan bawah, seperti Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan Petugas pengawas lapangan (PPL). Saat ini PPL sudah tersebar di seluruh kecamatan. Kalau ada temuan nanti akan diproses ditingkatan panwascam. ”Nanti mereka akan melihat dan mengkaji,” ujarnya.

Ia mengimbau seluruh RT dan RW se-Kota Serang untuk menjaga netralitas saat Pilkada Kota Serang. Imbauan kepada RT dan RW agar pertama dia harus netral menyadari bahwa RT dan RW itu merupakan bagian pemerintah. Kedua bahwa harus disadari mereka mendapat uang kehormatan dari pemerintah kota yang itu merupakan ABPD. Maka untuk RT dan RW wajib netral dan harus terlihat netral.

Sementara itu, Divisi Penindakan Pelanggaran pada Panwaslu Kota Serang, Faridi mengatakan, setiap pelanggaran yang dtemukan atau hasil laporan akan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Serang. ”Kalau laporan itu kami kaji dulu, kemudian klarifikasi dan kemudian menentukan status laporan,” ucap Faridi. (SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here