Selasa, 16 Oktober 2018

Pilkada Kota Serang 2018: Paslon Saling Melaporkan

SERANG, (KB).- Pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan kepala daerah (Pilkada Kota Serang saling melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Diketahui, yang paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang nomor urut 1 Vera Nurlaela-Nurhasan yang pertama melaporkan ke Panwaslu Kota Serang. Laporan kuasa hukum Vera-Nurhasan pada Senin (12/3/2018), disusul dengan laporan tim Syafrudin-Subadri pada Sabtu (17/3/2018). Kemudian disusul kembali oleh laporan kuasa hukum Vera-Nurhasan pada Senin (19/3/2018).

Divisi penindakan pelanggaran pada Panwaslu Kota Serang, Faridi mengatakan, laporan kuasa hukum Vera-Nurhasan seluruhnya dilayangkan kepada pasangan nomor urut 3, Syafrudin-Subadri. Laporan pertama pada Senin (12/3/2018) secara umum melaporkan dugaan pelanggaran peraturan kampanye oleh Syafrudin-Subadri. Selanjutnya, Senin (19/3/2018) tentang sejumlah APK Syafrudin-Subadri yang dianggap tidak sesuai dengan PKPU RI.

Sementara, untuk laporan tim Syafrudin-Subadri pada Sabtu (17/3/2018) itu melaporakan Ketua DPRD Kota Serang Namin dan Anggota DPRD Kota Serang Agus Sutisna yang telah mengikuti kampanye Vera-Nurhasan, namun diduga tidak melayangkan cuti ke Sekretariat DPRD Kota Serang.

Berdasarkan materi laporan yang disampaikan tim Syafrudin-Subadri, Namin dan Agus Sutisna diketahui telah mengikuti kampanye Vera-Nurhasan pada hari dan lokasi berbeda. Namin pada Jumat (16/3/2018) di Kecamatan Serang dan Agus Sutisna pada Rabu (14/3/2018) di Kecamatan Kasemen. “Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan hari inipun (kemarin) kita lagi menunggu terlapor terkait dengan dugaan ikut kampanye,” katanya saat ditemui wartawan di Sekretariat Panwaslu Kota Serang, Senin (19/3/2018).

Rencananya Panwaslu akan menentukan status laporan tim Syafrudin-Subadri Usuludin tersebut, Rabu (21/3/2018). Berbeda dengan laporan tim Syafrudin-Subadri, panwaslu telah menentukan status laporan tim Vera-Nurhasan yang masuk Senin (12/3/2018), sedangkan yang masuk Senin (19/3/2018) panwaslu akan terlebih dahulu melakukan kajian. “Kalau di panwaslu, ketika kita menerima laporan kita akan kajian,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Faridi, Panwaslu akan senantiasa menerima laporan yang dilayangkan masyarakat. Mekanisme penanganan laporan sendiri meliputi kajian awal untuk menelaah syarat formal dan formil laporan, selanjutnya klarifikasi kepada pelapor dan terlapor, terakhir menentukan status laporan. “Kalau ada dugaan pidana maka dalam waktu 1 kali 24 jam kita akan sampaikan kepada Sentra Gakkumdu yang unsur-unsurnya adalah kejaksaan, kepolisian dan panwaslu,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Namin membantah dirinya tidak melayangkan izin sebelum mengikuti kampanye Vera-Nurhasan. Menurut dia, izin sudah dilayangkan jauh sebelum dirinya mendampingi Vera saat kunjungan di Kecamatan Serang. “Pada saat itu juga kami tidak ada kegiatan makanya kami mendampingi Bu Vera,” ujarnya.

Secara pribadi ia akan mematuhi permintaan panwaslu guna klarifikasi laporan tersebut. Tidak hanya itu, secara institusi ia juga meminta agar panwaslu maupun KPU menyosilisasikan aturan keharusan izin bagi anggota DPRD yang akan mengikuti kampanye. Karena, dikhawatirkan masih banyak Anggota DPRD yang belum paham akan aturan tersebut. (SN)***


Sekilas Info

Calon Pengantin Diusulkan Wajib Tes HIV/AIDS

SERANG, (KB).- Komisi II DPRD Kabupaten Serang berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *