Pilkada Kota Serang 2018: Panwaslu Kota Serang Terima 18 Laporan

SERANG, (KB).- Selama tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Serang berjalan hingga Kamis (15/3/2018), Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Serang telah menerima 18 laporan. Laporan tersebut rata-rata berasal dari tim pemenangan pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota.

Anggota Panwaslu Kota Serang, Faridi mengatakan, rincian laporan tersebut yaitu laporan dari ketua tim pemenangan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang jalur perseorangan, Agus Irawan Hasbullah-Samsul Bahri ditambah 13 laporan dari tim advokat pasangan calon nomor 1 Vera Nurlaela-Nurhasan. “Keseluruhan ada 18 laporan,” katanya, Kamis (15/3/2018).

Laporan yang saat ini masih dalam proses yaitu dua laporan dari tim advokat Vera-Nurhasan. Materi laporan terdiri dari dugaan pemanfataan program Dinkes Banten oleh paslon lain dan keterlibatan ASN dalam kampanye salah satu paslon. “Dalam proses, penanganannya kita klarifikasi berikut juga barang bukti, setelah kita klarifikasi kita kajian apakah ditindaklanjuti, apakah pelanggaran pidana atau administrasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, Panwaslu Kota Serang terbuka terhadap seluruh laporan yang disampaikan masyarakat. Dasar penindakan laporan yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran. Untuk beberapa pelanggaran seperti pelanggaran administrasi dan etika ASN, Panwaslu Kota Serang akan membuat rekomendasi kepada pihak terkait. Rekomendasi berisi berikut bukti dan hasil pendalaman Panwaslu.

Namun apabila terdapat unsur pidana akan dikaji lebih lanjut dalam Sentra Gakkumdu. Dalam prosesnya Sentra Gakkumdu akan mendalami. “Kalau unsur pidana terpenuhi, Sentra Gakkumdu melakukan langkah klarifikasi, pengumpulan alat bukti dan mencari keterangan tambahan, baik dari ahli atau pihak terkait, terus dilakukan langkah berikutnya sampai dibawa ke pengadilan,” ucapnya.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kota Serang sangat dibutuhkan. “Kita sekarang ini pengawasan partisipatif, artinya mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengawasan pilkada. Sekalipun laporan belum menyertakan bukti, kami tetap akan anggap sebagai informasi awal,” tutur Rudi. (SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here