Pilkada Kota Serang 2018: Antisipasi Modus Baru Politik Uang, Panwaslu Minta Bansos Ditunda

SERANG, (KB).- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang maupun dari pasangan bakal calon ditunda hingga Pilkada Kota Serang selesai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari modus baru politik uang yang dikemas melalui bansos.

Ketua Panwaslu Kota Serang, Rudi Hartono mengatakan, bansos untuk lembaga atau untuk bantuan pembangunan yang disertai ajakan untuk memilih atau tidak salah satu calon termasuk politik uang. Pelaku yang terlibat dapat ditindak sesuai undang-undang politik uang yang berlaku. “Kalau bantuan pembangunan masjid yang sifatnya memengaruhi pemilih itu tidak boleh, karena masuk politik uang. Tapi, tentu saja, karena sekarang lagi momennya pilkada, kami bukan melarang, tapi mengimbau, agar sebaiknya hal demikian ditunda dulu,” katanya, Rabu (24/1/2018).

Menurut dia, bansos untuk memengaruhi pemilih rawan dilakukan oleh Pemkot Serang, karena ada salah satu bakal calon berlatar belakang istri Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman. Selain itu, bansos semacam itu juga rawan diberikan pabaslon (pasangan bakal calon) lain.  Ia merencanakan, untuk berkoordinasi dengan bagian Kesra Pemkot Serang, agar jika ada beberapa bantuan untuk ormas atau bantuan keagamaan atau apapun yang sifatnya hibah, agar ditunda dahulu.

Ia menilai, bansos akan lebih baik jika diberikan seusai Pilkada Kota Serang, sehingga indikasi yang mengarah politik uang dapat diantisipasi. “Kalau sudah selesai itu tidak jadi masalah, untuk menunda dulu, khawatir dibagikan sekarang,” ujarnya.  Pada dasaranya Panwaslu Kota Serang tidak melarang pemberian bansos dalam bentuk apapun. Asalkan tidak dicampuri intrik ajakan untuk memilih atau tidak memilih salah satu pasangan calon. “Kalau mau ngasih bantuan ya ngasih aja, tidak boleh ada ucapan, bahwa nanti masyarakat harus milih calon tertentu, itu sudah masuk kampanye,” ucapnya.

Pria alumni STKIP PGRI Sukabumi tersebut tidak menampik jika politik uang yang dikemas dengan bansos sulit terdeteksi. Oleh karena itu, cara untuk mengantisipanya, dia meminta, agar pasangan calon menahan pemberian bansos tersebut. “Kalau bantuan masjid yang tidak memengaruhi untuk memilih itu sah-sah saja. Karena, kan objeknya masjid, bukan orang,” tuturnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik dari Untirta, Gandung Ismanto memprediksi, modus politik uang dalam Pilkada Kota Serang akan semakin variatif, termasuk dikemas dengan cara memberikan bantuan sosial.
“Dari yang politik uang sifatnya retail atau eceran dengan bagi-bagi langsung ke masyarakat, sekarang berubah ke bentuk-bentuk bantuan sosial, bantuan masjid, panti asuhan atau bakti sosial,” katanya.
Pergeseran model politik uang bisa disebabkan oleh pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang kian ketat, salah satunya dengan memberikan ancaman kurungan pidana. Sehingga, membuat pelaku politik mulai waspada. Tetapi, tidak secara otomatis membuat mereka jera.

Dalam catatan pihaknya, sejak pengawasan politik diperketat, praktik politik uang dengan cara memberikan uang secara langsung kepada masyarakat kian menurun. Presentasenya, saat Pilkada 2015 ada sekitar 10 persen warga yang terpengaruh politik uang, kemudian menurun menjadi 3 persen saat Pilkada 2017. Tetapi, modus politik uangnya yang berubah, membesar menjadi 25 persen dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. (SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here