Pilkada Kabupaten Serang 2020, Kades Dilarang Berikan Dukungan Perseorangan

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang mengingatkan, bahwa kepala desa (kades) dilarang memberikan dukungan atau menyerahkan KTP elektronik kepada bakal calon perseorangan yang akan maju pada Pilkada Kabupaten Serang 2020.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020, yang digelar di Gedung PKPRI Serang, Selasa (26/11/2019).

Acara tersebut dihadiri perwakilan organisasi kepemudaan (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM), perwakilan partai, masyarakat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Bawaslu, dan Muspida Kabupaten Serang.

Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya menuturkan, sesuai aturan yang tertera dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017, Kepala Desa, TNI/Polri, ASN, anggota KPU dan Bawaslu tidak boleh memberikan dukungan KTP-el kepada bakal calon perseorangan.

“Itu sesuai aturan. Kalau ada dukungannya akan dicoret,” katanya kepada Kabar Banten saat ditemui seusai pembukaan acara sosialisasi tersebut.

Ia menjelaskan, untuk calon perseorangan, agar dapat maju dalam pilkada harus memiliki dukungan minimal 76.752 KTP-el yang tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Serang.

“DPT (daftar pemilih tetap) kami pada pileg/pilpres kemarin 1.180.789 jadi kalau 6,5 persen 76.752 KTP-el. Tersebar di 50 persen kecamatan se-Kabupaten Serang, jadi 15 kecamatan,” ujarnya.

Ia mengatakan, masa pengumpulan syarat dukungan bisa dilakukan sejak saat ini hingga Maret 2020, sedangkan untuk pendaftaran baru akan dibuka pada Juni 2020. Meski demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan tahapan pilkada tersebut.

“Karena kami masih tunggu perubahan PKPU N0mor 15 Tahun 2019 terkait syarat dukungan dan tahapan calon perseorangan. Kalau persyaratn tidak akan berubah, hanya tahapan saja, yang harusnya sekarang diumumkan, tapi diundur sampai PKPU keluar dari KPU RI,” ucapnya.

Ia menuturkan, setelah pendaftaran dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi faktual pada Maret-Juni. Menurut dia, sejauh ini belum ada pihak yang berkomunikasi untuk pencalonan.

Sementara, Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Asep Saepudin Mustopa mengatakan, sosialisasi yang dilakukan KPU tersebut, sifatnya masih terbatas. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan kepada camat dan kades, agar menyosialisasikan terkait aturan pencalonan perseorangan yang salah satunya perlu dukungan yang dibuktikan dengan KTP-el warga.

“Supaya masyarakat paham kalau ada yang minta KTP-el itu salah satunya untuk dukungan politik. Tapi, masyarakatnya juga harus tahu siapa calon perseorangannya,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, dikenalnya calon perseorangan oleh masyarakat juga dapat mengantisipasi terpakainya KTP-el untuk dukungan beberapa bakal calon. Oleh karena itu, jangan hanya sekadar memberikan KTP-el sebagai syarat, tetapi calon perseorangannya juga perlu memperkenalkan diri kepada masyarakat. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here