Pilkada Kabupaten Serang 2020, Anggaran Rp 50 Miliar Dinilai tak Realistis

SERANG, (KB).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya menilai, anggaran Rp 50 miliar untuk dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak realistis. Namun demikian, KPU optimistis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan memberikan anggaran sesuai kebutuhan dan tahapan.

“Kebutuhan riil kami sekitar Rp 85 miliar, kami sekitar Rp 80 miliar juga jalan. Kalau Rp 50 miliar ya belum realisatis,” kata Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar Surya kepada Kabar Banten saat menyerahkan dokumen hasil pleno penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Serang, Jumat (16/8/2019).

Ia mengatakan, anggaran pilkada saat ini masih terus dilakukan pembahasan. Untuk saat ini masih dalam proses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPS).

“Insya Allah pemerintah daerah kami sudah komunikasi dan saya kira ibu bupati sudah bagus komunikasi dengan kami, ketika memutuskan apapun nanti kami bareng-bareng,” ujarnya.

Ia meyakini, Pemkab Serang akan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tahapan yang ada. Disinggung soal adanya kemungkinan pemkab hanya memberikan Rp 50 miliar, dia menuturkan, saat ini pihaknya sudah melakukan rasionalisasi dan pembahasan bersama dengan Bappeda dan TAPD.

“Tentunya karena persoalan di SSH, kami harus menggunakan SSH KPU RI, karena nanti uang bentuknya dana hibah dijadikan DIPA KPU RI dan disesuaikan. Akses kami tetap mandiri dan nasional jadi harus sama dengan nasional,” ucapnya.

Ia mengatakan, setelah dirasionalisasikan memang ada beberapa kebutuhan anggaran yang dipotong. Kegiatan tersebut, dinilai tidak terlalu substansi terhadap tahapan.

“Kalau untuk honor dan logistik itu tidak bisa dipangkas. Karena itu sudah sesuai aturan dan kebutuhan mereka. Kaya studi banding itu tidak terlalu subtansi. Kalau tahapan nanti dimulai September dan Oktober, nanti launching pilkada November,” tuturnya.

Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk anggaran KPU dan Bawaslu, dia meminta, agar duduk bersama dengan TAPD, agar bisa menyinkronkan.

“Karena saya sudah wanti-wanti ke tim TAPD tidak boleh pangkas anggaran tanpa sepengetahuan Bawaslu dan KPU. Khawatir pemangkasan itu salah, misalnya kegiatan itu harus ada jadi enggak ada,” katanya.

Oleh karena itu, jika memang akan ada efisiensi anggaran, maka harus duduk bersama. Nanti disepakati mana yang harus dikurangi antara kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari Bappeda, saat ini penganggaran itu masih belum final. “Masih duduk bersama dan belum final,” ujarnya.

Menurut dia, mencari kesepakatan itu bukan berarti langsung ingin mengurangi, karena TAPD juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki Pemkab Serang.

“Jadi, dengan anggaran yang ada, pilkada harus berjalan dan jangan sampai ada tahapan yang dikurangi apalagi hilang. Pemaparan sudah dan tinggal sedikit lagi,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here