Pilkada Asimetris, Jalan Tengah atau Kemunduran?

Oleh : Agus Sutisna

Isu mengembalikan pilkada ke DPRD (elite vote) kembali mengemuka, lumayan kencang. Isu ini bukan sesuatu yang baru, karena itu argumentasinya juga argumentasi lama. Misalnya karena pilkada langsung berbiaya mahal; kepala daerah yang dihasilkan banyak yang terjerat kasus korupsi; memicu politik uang jadi lebih masif; banyak melahirkan konflik horisontal; dan di sejumlah daerah juga melahirkan fenomena shadow state atau informal governance system sebagai dampak transaksional dalam rangkaian proses elektoralnya.

Jika ditelusuri lagi ke belakang, keinginan mengembalikan pilkada ke DPRD sudah pernah dilakukan secara lebih konkret melalui perundang-undangan, yakni di penghujung era Presiden SBY tahun 2014. Pengaturan ini dibukukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun karena mendapat penolakan publik yang luas, UU ini kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014 (2 Oktober 2014), masih di era Presiden SBY. Selanjutnya Perpu ini ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 di era Presiden Joko Widodo (Februari 2015).

Dengan payung hukum UU inilah setelah mengalami dua kali perubahan lagi di kemudian hari Pilkada atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan hingga saat ini. Sejak itu para pihak dan tentu juga sebagian masyarakat yang menolak pilkada oleh DPRD menganggap bahwa kontroversi ini tuntas.

Artinya tidak diperlukan lagi diskursus pilihan pilkada oleh DPRD. Argumentasi politik-konstitusionalitasnya jelas, bahwa pilkada oleh DPRD mereduksi hakikat kedaulatan rakyat. Sebaliknya, dengan pilkada langsung, rakyat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri secara langsung calon pemimpinnya di daerah. Argumentasi komprehensif pernah ditulis oleh Hasyim Asy’ari sebelum menjabat anggota KPU RI (Jurnal Kajian Kasyf el-Fikr, Juni 2014, “Mempertahankan Pilkada Langsung”).

Bahwa ada sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya memang tidak dapat dinafikkan. Tetapi ide mengembalikan lagi pilkada ke DPRD tanpa melalui kajian evaluatif yang mendalam dianggap sebagai langkah mundur. Fadli Ramdhanil, peneliti Perludem, LSM yang concern dengan studi pemilu misalnya, menyatakan usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD merupakan logika yang melompat, tidak produktif terhadap wacana mengevaluasi pilkada, serta merupakan langkah mundur demokratisasi di Indonesia (https://nasional.okezone.com, 13/11/2019). Yang menarik, tak kurang dari Presiden Jokowi sendiri, melalui jubirnya, tetap menghendaki pilkada langsung (https://www.cnnindonesia.com, 12/11/2019).

Pilkada asimetris

Di antara dua kutub perspektif: Pilkada langsung dan Pilkada oleh DPRD sebetulnya terdapat pilihan jalan tengah yang sudah lama diajukan oleh para ahli, sebut saja misalnya Prof. Djohermansyah Johan dan Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, yang dikenal dengan konsep Pilkada Asimetris. Terakhir, Kemendagri sendiri mulai mendukung ide tentang Pilkada Asimetris sebagaimana dikemukakan Akmal Malik, Dirjen Otda (https://nasional.sindonews.com.7/11/2019). Yang dimaksud tentu untuk pilkada tahun-tahun berikutnya, bukan untuk Pilkada 2020 yang saat ini sudah memasuki tahapan.

Pilkada Asimetris adalah mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan/atau kemampuan daerah. Dengan konsep ini pilkada bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan treatmen politik ini bisa didasari oleh aspek kekhususan misalnya posisi Kota di Provinsi DKI Jakarta, yang Walikotanya diangkat karena Kota di DKI tidak berstatus sebagai daerah otonom, melainkan daerah pembantu.

Kekhususan lain misalnya DI Yogyakarta, yang gubernurnya juga tidak dipilih langsung, melainkan ditetapkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Perbedaan perlakuan ini juga bisa saja dipetakan berdasarkan aspek budaya, level kemampuan keuangan daerah, dan aspek-aspek strategis lainnya.

Namun demikian, pilihan Pilkada Asimetris ini juga bukan tanpa (potensi) masalah, pun pastinya bukan perkara yang mudah untuk didesain. Potensi masalah atau baca sebagai “pekerjaan rumah besar pemerintah dan DPR” yang segera saja bisa dibaca misalnya terkait dengan penetapan daerah mana saja yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung; daerah mana yang oleh DPRD; daerah mana yang diangkat.

Untuk daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung, tentu penting dibuatkan pengaturan yang tegas apakah bersifat permanen atau tidak? Demikian juga untuk daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan oleh DPRD, apakah permanen atau bersifat sementara, sesuai dengan perkembangan daerah yang bersangkutan. Misalnya jika parameternya adalah aspek kemampuan anggaran daerah.

Untuk daerah-daerah yang mekanisme pengisian jabatan kepala daerahnya dengan cara diangkat dan ditetapkan (jika sub-pilihan ini juga masuk dalam rancangan konsep Pilkada Asimetris) pastinya akan lebih problematis lagi. Karena pelbagai pihak atau publik akan mempertanyakan pertimbangan mendasarnya. Jika suatu daerah tertentu ditetapkan mekanisme pengangkatan kepala daerahnya karena memiliki status “kekhususan atau keistimewaan” tertentu, maka akan muncul implikasi lain : “kekhususan atau keistimewaan” itu harus diatur dan ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu UU yang terpisah.

Problematika itu boleh jadi akan lebih rumit, bahkan potensial memicu konflik baru di seputar ide-ide pengaturan pilkada, ketika variabel kepentingan partai dan/atau elite politik dikalkulasi didalamnya. Sebut saja misalnya dalam soal penentuan parameter/indikator untuk memetakan pemilahan daerah dengan mekanisme pemilihan langsung, tidak langsung, atau diangkat.

Partai politik (atau lebih tepatnya elite politik di Jakarta) baik di parlemen maupun di eksekutif, pastinya akan berhitung secara politik, dan sangat mungkin akan lebih mengedepankan kalkulasi politiknya sendiri-sendiri untuk bisa mengambil keuntungan melalui pemilahan jenis mekanisme pemilihan itu ketimbang berpikir untuk perbaikan proses dan mekanisme pilkada yang saat ini tengah didiskusikan.

Fokus evaluasi

Berlatar pemikiran terurai di atas, maka hemat penulis, pemerintah dan parlemen jauh lebih baik untuk fokus melakukan evaluasi mendalam, kajian komprehensif terhadap pilkada langsung saat ini, baik aspek regulasi maupun pelaksanaannya, termasuk mendiskusikan secara utuh aspek-aspek yang sering dituding sebagai “biang kerok” pilkada mahal, pilkada memicu konflik horisontal, pilkada hanya menghasilkan kepala daerah yang korup dll. Dan tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak mudhoratnya, lantas diakhiri dengan jalan pintas: kembalikan ke DPRD atau siapkan jalan tengah Pilkada Asimetris.

Dalam konteks ini, saran Titi Anggraini, Direktur Perludem tepat, bahwa evaluasi tidak bisa ditempuh dengan pendekatan parsial, apalagi pendekatan yang sifatnya pragmatis. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menemukan apa yang sesungguhnya akar persoalan dari penyelenggaraan pilkada (https://nasional.kompas.com, 8/11/2019). (Penulis, Komisioner KPU Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here