Pilkada 2020, Netralitas ASN Masih Rawan

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat tiga potensi pelanggaran yang masih rawan terjadi pada Pilkada 2020. Ketiganya yaitu netralitas aparatur sipil negara (ASN), ujaran kebencian dan politik uang.

Demikian terungkap dalam acara eksaminasi Undang-undang Pemilu dan Pilkada di Hotel Grand Krakatau, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (25/11/2019).

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan diri membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak 2020.

“Kami melihat dari beberapa indikator tetap, ada politik uang, netralitas ASN, dan ujaran kebencian,” katanya.

Akan tetapi, ia belum bisa merinci seberapa rawan masing-masing potensi pelanggaran. Begitu juga dengan daerah mana saja yang paling rawan. Seluruhnya akan diketahui jika pemetaan indeks kerawanan pilkada sudah rampung.

“Mungkin nanti lebih banyak saya bisa bicara di indeks kerawanan, kan indeks kerawanan yang diatur dengan melihat data di daerah. Kita harus turun, harus melakukan interview. Sehingga itu data dari bawah dan dianalisis, nanti ketahuan mana yang indeksnya tinggi,” ujarnya.

Pada pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Bawaslu dihadapkan terhadap beberapa tantangan. Tantangan itu muncul dari dua aturan tentang pemilihan yaitu Undang-undang tentang Pilkada dan Undang-undang tentang Pemilu. Terdapat sejumlah perbedaan yang tertuang dalam dua aturan soal pemilihan di antara keduanya.

Antara lain terjadi pada nomenklatur pengawas pemilihan yang berbeda. Pada Undang-undang tentang Pemilu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri (LN) dan pengawas TPS.

Sedangkan dalam Undang-undang pilkada ada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan pengawas TPS.

“Persoalannya kalau Panwas itu bersifat ad hoc. Sedangkan saat ini yang terbentuk adalah Bawaslu kabupaten/kota (bertugas) selama lima tahun. Jumlah keanggotaan pada Undang-undang Pemilu Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima. Tapi pada Undang-undang Pilkada Panwas kabupaten/kota berjumlah tiga orang,” ucapnya.

Atas perbedaan tersebut ia memastikan Bawaslu kabupaten/kota tetap bisa mengawasi pilkada. Ia menjelaskan tentang amanat pasal 565 Undang-undang tentang Pemilu yang dinyatakan Bawaslu kabupaten/kota hasil Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dapat ditetapkan sebagai Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian, terkait PKPU tentang pencalonan dan tahapan Pilkada 2020 yang menyebutkan Panwas sebagaimana yang dimaksud adalah Bawaslu kabupaten/kota. Ketiga terkait NPHD kebutuhan pilkada sebagaimana diungkapkan Kemendagri, bahwa NPHD dilakukan oleh Bawaslu.

“Kemudian soal sejarah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Panwas, itu berkaitan dengan lembaga untuk dibentuk melakukn pengawasan pilkada untuk pemilu. Karena di tahun itu (2011) konsep pemilu dan pilkada adalah satu. Sehingga penyelenggara (pengawasan) satu, Bawaslu kabupaten/kota,” tuturnya.

Fluktuatif

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, berkaca pada Pilkada 2017, 2018 dan Pemilu 2019, indeks kerawan di Banten selalu fluktuatif.

“Kemarin 2019 semua kabupaten/kota di Banten tidak ada yang masuk 10 besar. Kecuali Tangerang Selatan (Tangsel) yang rawan tapi versi kepolisian,” katanya.

Terkait netralitas ASN yang rawan terjadi di Pilkada 2020, Bawaslu akan menggandeng pemprov maupun pemda yang melaksanakan pilkada untuk sosialisasi netralitas ASN.

“Kami akan mulai roadshow menggandeng pemprov dan pemda. Biasanya ASN dan kepala yang jadi perhatian,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here