Pilkada 2020, Mahasiswa Minta Bawaslu Perketat Pengawasan

Suasana sosialisasi Penegakan Hukum pada Pilkada yang diikuti oleh sejumlah aktivis mahasiswa, OKP, Ormas di salah satu hotel Kabupaten Serang, Kamis (16/1/2020).*

CILEGON, (KB).- Sejumlah aktivis mahasiswa Kota Cilegon meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan pemilihan kepala daerah 2020. Karena, tidak menutup kemungkinan banyak pelanggaran saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun ini.

Mereka mewaspadai kemungkinan adanya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon tahun ini.

Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizky mengatakan, saat ini sudah ada idiom tentang “Partai ASN” yang akan ikut ambil bagian dalam memenangkan salah satu calon pada Pilkada.

”Rekan-rekan kami di Pandeglang sudah melakukan audiensi dengan KPU dan Bawaslu. Saat ini Bawaslu melakukan sosialisasi kepada kami dan cukup bagus. Kami meminta dan mewanti-wanti agar Bawaslu bisa bersikap tegas kepada siapapun yang melanggar,” katanya, di sela-sela sosialisasi penegakan hukum pada Pilkada Cilegon di salah satu hotel Kabupaten Serang, Kamis (16/1/2020).

Dia menuturkan, pada Pilkada sebelumnya pihaknya menemukan bukti-bukti adanya dugaan ASN yang terlibat dalam memenangkan salah satu calon. Pada Pilkada kali ini pun, bisa jadi calon petahana akan mendapat dukungan dari para ASN di Kota Cilegon.

”Semua posisi yang dinilai strategis telah dikuasai kelompok yang terindikasi berafiliasi kepada salah satu bakal calon wali kota. Bukan tidak mungkin masyarakat tidak akan percaya apabila Bawaslu menggandeng tokoh dari kelompok atau tokoh tersebut, untuk menyosialisasikan Pilkada,” ujarnya.

Hal itu, kata dia, akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat. Pihaknya ingin adanya Pilkada di Kota Cilegon yang bersih, jujur sesuai dengan aturan.

Senada dikatakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon Edi Junaedi. Pihaknya mengingatkan kepada lembaga penyelenggara Pemilu agar bersikap tegas dan netral.

”Kalau memang terbukti bersalah melanggar aturan, lanjutkan ke perkara hukum. Apalagi pelanggaran tersebut melibatkan ASN,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi menerima masukan dan saran dari para aktivis mahasiswa tersebut. Pihaknya akan lebih giat lagi melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengawasan Pemilu.

Disinggung mengenai kemungkinan terjadi mobilisasi ASN pada Pilkada Cilegon 2020, Siswandi mengatakan sudah melayangkan surat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk melakukan audiensi. (HS)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here