Pileg 2019, Suwaib Amiruddin: Caleg Mantan Kepala Daerah tak Menjamin Menang

SERANG, (KB).- Pengamat sosiologi politik dari Untirta, Suwaib Amiruddin menilai, calon anggota legislatif (caleg) mantan kepala daerah tidak menjamin akan mendapatkan perolehan suara yang tinggi dalam pemilihan. Sebab, ada peta yang berbeda antara pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kepala daerah yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman-Sulhi Choir memutuskan maju sebagai caleg. Tubagus Haerul Jaman dikabarkan maju ke DPR RI dapil Banten II dari Partai Golkar.

Sementara, Sulhi Choir dikabarkan maju ke DPRD Banten dapil Kota Serang dari Partai Perindo. Keduanya sudah mengusulkan pengunduran diri dari jabatan masing-masing kepada Gubernur Banten.Tidak hanya kedua nama ini, Mantan Gubernur Banten, Rano Karno dan mantan Bupati Pandeglang, HR. Achmad Dimyati Natakusumah juga dikabarkan maju ke DPR RI.

Rano Karno maju dapil Banten III dari PDI Perjuangan. Sementara HR. Achmad Dimyati Natakusumah dari PKS. “Tidak ada garansi bahwa yang pernah menjadi kepala daerah itu akan menjadi anggota legislatif,” katanya saat dihubungi Kabar Banten, Senin (23/7/2018).

Menurutnya, faktor pendorong dalam pemenangan pilkada terletak pada kekuatan komunitas, karena didukung oleh banyak partai dan hanya terpusat pada satu paslon. Sementara, pileg terletak pada kekuatan individu caleg. Kedua hal itu yang membuat pola pemenangan kepala daerah dengan pileg berbeda.

Namun, kata dia, tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan komunitas juga menjadi keunggulan bagi caleg mantan kepala daerah. Hanya saja, komunitas ini tidak berarti apa-apa jika mereka tersebut gagal merawatnya. “Memang dia punya basis komunitas untuk manggung. Itu saja kelebihannya,” ujarnya. Secara umum, caleg mantan kepala daerah dengan caleg pada umumnya memiliki kesempatan sama untuk bersaing dalam pileg. “Mantan kepala daerah juga punya kelebihan secara politik, karena ada modal popularitas,” ucapnya.

Menurutnya, pemenangan dalam pileg terletak pada sejauh mana caleg mampu mendekatkan diri kepada masyarakat calon pemilih. Pada saat ini kapasitas caleg menjadi salah satu ukuran bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakilinya di parlemen.

Disinggung apakah kepala daerah yang meninggalkan jabatannya demi maju di pileg akan mengganggu roda pemerintahan, ia tidak membantah. Meskipun ada Plt, namun roda pemerintahan tidak akan berjalan maksimal seperti saat dipimpin kepala daerah definitif. “Memang aturan kita sekarang ini mempersilakan kepala daerah nyaleg. Saran saya si kepala daerah jangan nyaleg sebelum masa jabatan habis,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here