Pileg 2019, Suara tidak Sah Tinggi

SERANG, (KB).- Suara tidak sah Pemilu Legislatif 2019 di daerah pemilihan (dapil) Banten, tinggi. Bahkan di beberapa kecamatan, jumlah suara hingga mencapai tiga kali lipat perolehan suara gabungan caleg dan partai politik (parpol). Selain tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat juga dinilai kurang maksimal.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Banten dari hasil penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) yang sudah menyelesaikan rekapitulasi sampai Ahad (28/4/2019), jumlah suara tidak sah Pileg DPR RI menjadi suara terbanyak.

Di Kabupaten Serang misalnya, jumlah suara tidak sah di Kecamatan Cikande mencapai 9.289. Begitu juga jumlah suara tidak sah di Kecamatan Pamarayan mencapai 7.763 atau melampaui perolehan suara gabungan caleg dan parpol yang rata-rata meraih suara di bawah 5.000.

Begitu juga di Kota Cilegon. Dari hasil pleno PPK, jumlah suara tidak sah di Kecamatan Citangkil mencapai 6.784 suara. Di Kecamatan Jombang, jumlah suara sah cukup besar adalah Kelurahan Panggung Rawi yang mencapai 1.110 suara.

Namun dari tabulasi PKS Kota Cilegon, sebanyak 77 ribu lebih warga Kota Cilegon tidak menyalurkan hak suaranya. Namun angka itu dibantah Komisioner KPU Cilegon Eli Jumaeli, yang menyebut angka partisipasi pemilih di Kota Cilegon mencapai 83 persen.

“Jadi kalau DPT 290.571 kemudian 83 persen, ada sekitar 270 ribu lebih warga Cilegon yang menggunakan hak pilihnya. Kalau masuk 83 persen, artinya hanya 17 persen yang tidak menggunakan hak pilih. Nanti saya kroscek lagi, karena penghitungan seluruhnya belum selesai,” katanya, Ahad (28/4/2019).

Dia mengatakan, jumlah 77 ribu lebih tersebut bisa saja belum dikoreksi, karena ada suara tidak sah. Artinya, warga yang mendapatkan hak suara tapi tidak sah, kemudian ada yang abstain atau tidak memenuhi panggilan dan tidak mendapatkan suara. “Jadi angka-angka tersebut belum fix benar dan masih dalam hitungan secara random. Misalnya dapil 1 berapa suara yang masuk, sah dan tidak sah, abstain. Kami juga harus teliti benar dalam melakukan penghitungan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang sudah melakukan sosialisasi secara masif dan optimal kepada masyarakat dan partai politik. Meski demikian, tidak dipungkiri ada saja kendala yang terjadi pada pemilih di lapangan.

Komisioner KPU Kabupaten Serang Idrus mengatakan, untuk sosialisasi terkait tata cara pencoblosan, sosialisasi kepada parpol dan tentang pilpres sudah disampaikan secara optimal kepada semua masyarakat. “Tapi yang namanya kendala bisa saja terjadi misal karena usia lanjut atau terburu-buru. Salah satunya juga surat suara yang banyak,” ujarnya.

Disinggung soal perolehan suara sah dan tidak sah, Idrus mengatakan, untuk saat ini belum bisa disebutkan. Dirinya pun belum mengetahui apakah banyak yang sah atau tidak sah lembar surat suara yang tercoblos tersebut. “Saya belum akumulasi, belum rekap semuanya karena belum selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Angka pastinya belum lengkap,” tuturnya.

Pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Begitu pula untuk angka partisipasi, walau diklaim meningkat namun pihaknya belum bisa menyebut angka pastinya. “Partisipasi cukup tinggi tapi kalau angka pasti belum karena ada beberapa kecamatan belum masuk,” ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya baru akan menggelar pleno pada Rabu (1/5/2019) di salah satu hotel di Kota Serang. “Karena masih ada beberapa kecamatan yang belum selesai,” ujarnya.

Kertas terlalu lebar

Menurut pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amirudin, ada beberapa penyebab tingginya surat suara tidak sah di Banten. Pertama, tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara mencoblos surat suara yang masih kurang. “Sebenarnya ini juga kan kertasnya (Pileg) terlalu lebar yah, kemudian masyarakat kita kan agak sulit membaca nama-nama di dalam kertas suara,” ujarnya, Ahad (28/4/2019).

Masyarakat terkadang hanya mengetahui lambang partainya saja, itupun hanya partai-partai lama. “Menurut saya ada beberapa partai yang tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat kita itu melihat cuma tahu partai besar. Karena sudah lama manggung, jadi sudah sering dilihat, didengar dan dibuktikan sendiri,” ujarnya.

Kedua, sosialisasi KPU kepada masyarakat yang kurang maksimal, sehingga ada beberapa elemen masyarakat yang tidak tersentuh. “Penyelenggaraan pemilu saat ini ada di tingkat KPU, dan KPU yang melakukan jadwal tentang kampanye. Maka KPU harus mempunyai jadwal untuk bagaimana memastikan bahwa informasi tentang calon legislatif, calon presiden dengan partai politik itu betul-betul sampai di kamarnya masyarakat kita, supaya bangun tidur masyarakat langsung melek langsung melihat,” katanya.

Ketiga, tidak menutup kemungkinan suara tidak sah ini juga didorong oleh surat suara yang sudah tercoblos. “Itu sebenarnya entahlah apakah kesalahan dari percetakan atau memang di dalam perjalanan ada yang melakukan hal-hal yang tidak diharapkan,” ujarnya.

Ke depan, ia mendorong KPU untuk lebih awal melakukan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat. Misalnya dengan memasang bahan sosialisasi di setiap desa satu tahun sebelum pencoblosan. “Misalnya pemilu dilaksanakan 2024, maka 2023 itu sudah terpasang tiap desa yang akan masuk dalam pemilu. Makanya dipercepat agenda pengumuman partai yang masuk dalam pemilu,” ucapnya.

Parpol punya andil

Presidium Jaringan Demokrasi (JaDi) Banten Saeful Bahri menganggap bahwa fenomena tingginya surat suara tidak sah di Banten pada Pemilu 2019, karena tidak massifnya sosialisasi dari KPU. Meski, menurutnya, partai politik juga punya andil dan tanggung jawab atas kondisi yang terjadi pada pesta demokrasi di Banten tersebut.

“Kalau problemnya kekeliruan mencoblos itu hanya karena faktor surat suara robek atau hal nonteknis lainnya, itu kan mutlak kesalahan pemilih. Tapi kalau masyarakat masih keliru mencoblos dengan jumlah surat suara yang lebih dari satu, berarti kan masyarakat belum terlalu paham. Ini jelas jadi tanggung jawab KPU sekaligus partai,” katanya kepada Kabar Banten, Ahad (28/4/2019).

Mantan Komisioner KPU Banten itu juga menyatakan, tingginya surat suara tidak sah malah merugikan persaingan partai politik untuk merebut kursi parlemen di berbagai tingkatan. Sebab, kata dia, meski jumlah partisipasi pada pemilu kali ini di atas 75 persen, kondisi itu tidak memiliki pengaruh apapun kepada partai politik yang sedang bersaing merebut suara dengan mengutus para calon legislatifnya di masing-masing daerah pemilihan.

“Karena yang relatif rugi sebenarnya partai. Saya bahkan menyaksikan sendiri pas penghitungan suara, masyarakat masih banyak yang nyoblos ke semua partai. Jadi, partai a dicoblos, partai b juga dicoblos. Dengan surat suara tidak sah ini, suara masyarakat yang sudah berpartisipasi jadi tidak bermakna. Kan sayang bagi mereka yang sudah cape-cape datang tapi suaranya tidak dihitung,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, Jadi sebagai lembaga pemantau pemilu di Banten, sudah memprediksi fenomena ini akan terjadi pada tahapan pencobolosan di TPS. Mengingat, kata dia, minimnya waktu yang dimiliki KPU untuk menyosialisasikan 5 jenis kertas surat suara yang harus dipilih masyarakat pada Pemilu 2019.

“Sudah kita prediksi, apalagi sosialisasinya relatif kurang massif. Berdasarkan hasil temuan kami, suara tidak sah ini terbukti cukup tinggi. Di setiap TPS, angkanya lebih dari 5. Sementara di Banten, ada 33 ribu lebih TPS. Kalau dikalkulasikan, jumlahnya kan lumayan untuk angka segitu di Banten,” tuturnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here