Pileg 2019, Laporan Dugaan Kecurangan Mengalir

SERANG, (KB).- Pelaporan dugaan kecurangan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Banten mulai mengalir ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota. Dugaan kecurangan yang disampaikan, di antaranya dugaan surat suara yang sudah tercoblos, politik uang, hingga penggelembungan suara.

Dalam kasus pelanggaran di TPS 08 Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, perwakilan calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Serang dapil 3, mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Senin (29/4/2019). Kedatangan mereka untuk mendesak Bawaslu mengusut tuntas kasus pelanggaran di TPS tersebut.

Seorang caleg dapil 3 Abidin Amri mengatakan, dari hasil keterangan Bawaslu pihaknya mendengar sudah ada 7-8 orang tersangka yang dimintai keterangan. Pihaknya menekankan Bawaslu dan Gakkumdu agar segera menindaklanjuti secara tuntas sesuai hukum.

“Kami perlu sampai tahu siapa aktor intelektual yang melakukan itu. Karena pencoblosan yang dilakukan orang tersebut,” ujarnya kepada Kabar Banten di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Senin (29/4/2019).

Akibat pelanggaran tersebut, politisi Partai Golkar mengatakan, dirinya dan peserta lainnya merasa dirugikan dan didzolimi. Sebab, untuk mendapatkan suara bukan hal mudah. “Ini malah dicurangi secara terstruktur massif dan sistematis. Itu kejam dirasakan oleh kami. Maka kami mendukung penuh Bawaslu untuk dilanjutkan secara tuntas sampai persidangan,” katanya.

Masih di Kabupaten Serang, dugaan money politics mencuat di dapil 1, yang dilaporkan mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman dengan mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang di Jalan Palima-Cinangka, Senin (29/4/2019). Kedatangan ATN didampingi Ahmad Syarif Madzkurulah, yang merupakan kuasa hukum dari caleg Eki Baihaki yaitu putra dari ATN.

ATN dan kuasa hukum anaknya datang ke Bawaslu, untuk menindaklanjuti dugaan money politics (politik uang) yang dilakukan salah seorang caleg dari dapil 1 atas nama TN. Kedatangan ATN yang juga membawa beberapa saksi, disambut Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi, komisioner divisi penyelesaian sengketa Muhamad Asmawi dan komisioner divisi hukum dan informasi Ari Setiawan.

ATN dalam paparannya mengatakan, pada tanggal 17 April terjadi dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Pontang, yang menghebohkan masyarakat terkait dugaan politik uang dan pemberian sembako. “Diduga sumbernya dari salah seorang calon legislatif namanya TN. Jadi waktu itu ribut ada orang yang menerima uang dan sembako, lalu dari pihak penerima keberatan dan kemudian melaporkan,” ujarnya.

Kuasa Hukum Eki Baihaki, Ahmad Syarif Madzkurulah mengatakan, sebelumnya pada tanggal 25 April pihaknya sudah pernah melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu. Sedangkan kedatangannya ke Bawaslu kali ini untuk menindaklanjuti terhadap laporan yang telah dilakukan tersebut.

Syarif mengatakan, apa yang dilaporkan secara yuridis formil dan materil yang tertuang dalam peraturan Bawaslu sudah dipenuhi semuanya. Oleh karena itu, ia berharap agar laporan tersebut bisa ditindaklanjuti. “Jangan dibuat susah yang mudah ya dimudahkan kemudian juga mari buktikan apa yang sudah kami temukan dan buka semuanya. Bukti yang diserahkan Polsek juga sudah kita ketahui bersama bahwa ada korelasi antara laporan kami dengan Bawaslu,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Serang Muhamad Asmawi mengatakan, sudah menerima aduan tersebut dan pihaknya akan memutuskan terkait bagaimana penanganannya. “Kami mengacu apakah laporan itu sudah memenuhi unsur material dan formil, kalau sudah akan diregister dan kami akan temui para pihak untuk klarifikasi. Kalau tidak berarti tidak akan diregister,” ujarnya.

Jika pelapor sudah melengkapi bukti dan laporan teregister, pihaknya diberikan waktu tujuh hari kerja untuk menindaklanjutinya.”Laporan kali ini karena kami melihat beberapa unsur belum terpenuhi maka kami minta ke pelapor untuk melengkapi dan menunjang form B1, hari ini terakhir,” ucapnya.

Dari Kota Cilegon, dugaan penggelembungan suara di Dapil 1 Jombang-Cilegon dilaporkan DPC Partai Demokrat Kota Cilegon, yang mengendus adanya praktik manipulasi jumlah suara. Di dapil tersebut, ada ketidaksinkronan data antara formulir C1 dengan DAA 1.

“Ini jadi temuan DPC Partai Demokrat Kota Cilegon di 17 TPS di Dapil 1. Kami temukan adanya hal ganjil pada data perolehan suara partai di Dapil 1. Misalnya, katakanlah C1 caleg partai A adalah 0. Tapi di DAA 1 jumlahnya melejit, ada 50 suara, 40 suara, atau 7 dan 6 suara juga ada,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cilegon Rahmatulloh, usai melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon, Senin (29/4/2019).

Menurut Rahmatulloh, temuan itu menimbulkan ketidakadilan dalam perhitungan suara di dapil 1. Sebab jika benar, maka seharusnya Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi di dapil tersebut. “Hitung-hitungan kami, jika memang temuan kami benar, maka seharusnya kami masuk 9 besar perolehan suara. Dapil 1 kan ada 9 kursi, jadi seharusnya kami mendapatkan 1 kursi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi telah menerima laporan dari DPC Partai Demokrat Kota Cilegon. Katanya, belum mendapatkan laporan yang sama dari partai lain. “Baru partai Demokrat yang melaporkan kasus seperti ini,” ucapnya.

Menurut Siswandi, temuan Partai Demokrat mengarah pada adanya penggelembungan suara. Dugaan penggelembungan suara, menurut dia, berpotensi terjadi di sejumlah TPS di Kota Cilegon yang hitung suara ulang. “Ruang adanya kecurangan memang bisa terjadi, kemarin itu kan ada beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara ulang. Celah kecurangan bisa terjadi di situ,” katanya.

Dari Pandeglang, puluhan warga mengatasnamakan Aktivis Peduli Demokrasi melakukan unjuk rasa di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Senin (29/4/2019). Mereka mempertanyakan dugaan politik uang yang dilakukan Camat Sobang. Dalam tuntutannya tersebut, mendesak Bawaslu untuk memanggil Camat Sobang Subro Mulisi, karena diduga terlibat politik uang salah satu caleg DPR RI.

Korlap aksi Ujang Tursina mengatakan, pada masa tenang Pemilu 17 April lalu wilayah Sobang sudah ternodai dengan politik uang. Sebab, ada salah satu RT yang diduga tertangkap basah bagi-bagi uang pecahan Rp 20.000 kepada masyarakat agar memilih salah satu caleg DPR RI.

“Waktu itu, pada malam menjelang pencoblosan warga Sobang menemukan alat bukti dengan pecahan uang. Kemudian kasus ini ditindaklanjuti panwascam dan dilimpahkan ke Bawaslu,” kata Ujang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi menjelaskan, setelah pihaknya melakukan penyelidikan temuan politik uang di hari tenang pemilu di Kecamatan Sobang tidak masuk dalam pidana pemilu. “Hasil klarifikasi bersama Gakkumdu bahwa tidak ditemukan dugaan unsur pidana pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” ucapnya.

Dihubungi melalui telepon selulernya, Camat Sobang Subro Mulisi membantah tudingan yang disampaikan warga. Menurut dia, pihaknya tidak menginstruksikan pihak mana pun untuk membagikan uang salah seorang caleg DPR RI kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilu. “Saya gak pernah instruksikan apa-apa. Apalagi membagi-bagikan uang,” ujarnya.

Dukung KPU bersikap jujur

Sementara itu, ratusan masyarakat yang tergabung Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU Banten, Senin (29/4/2019). Mereka meminta KPU Provinsi Banten bersikap jujur, adil dan transparan dalam menyelenggarakan pemilu.

Pantauan Kabar Banten, massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.45 WIB. Para demonstran, rata-rata mengenakan baju putih, aksi dengan membentangkan spanduk, alat peraga aksi lain serta orasi perwakilan massa aksi.

Ketua FPI Kota Serang Nasehudin menuturkan, kedatangan mereka tersebut untuk meminta KPU bersikap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas. “Datangnya kami ke sini menyampaikan daripada aspirasi baik secara konstitusional maupun secara syar’i, kita sebagai Umat Islam untuk saling mengingatkan, saling menjaga supaya bisa selalu dan senantiasa menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia,” katanya saat berorasi.

Setelah selesai, orasinya digantikan massa aksi lain. Pada saat bersamaan, sejumlah ulama dan kiai masuk untuk bertemu Komisioner KPU Banten. Dalam pertemuan, mereka ditemui Ketua KPU Banten Wahyul Furqon, Anggota KPU Banten Agus Sutisna, Ramelan, Masudi dan Nurkhayat Santosa. Pertemuan diawali dengan doa bersama untuk petugas Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia dan sakit.

Ketua FPI Banten KH. M. Fahrurrozi menuturkan, kedatangan pihaknya ke Kantor KPU Banten bukan untuk menekan KPU Banten. Pihaknya hanya ingin mengingatkan sekaligus mendukung KPU agar selalu bekerja secara jujur, adil dan transparan.

“Kami datang kemari jangan di salah pahami, sehingga acara hari ini dianggap people power kecil-kecilan. Jadi jangan sampai ada penggembosan yang akhirnya situasi kondusif menjadi tidak kondusif akibat kecurigaan,” ujarnya saat bertemu KPU.

Pihaknya menilai, secara umum kinerja KPU Banten dalam melaksanakan Pemilu serentak 2019 sudah terbilang baik. “Kami ingin menolong KPU, membantu bagaimana KPU melakukan kebaikan menurut agama, menurut undang-undang secara konstitusional. Kami mengingatkan jangan sampai KPU (Banten) ikut-ikutan dengan KPU yang ramai diberitakan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian ada beberapa poin yang ingin disampaikan melalui aksi ini. Pertama, meminta KPU Banten untuk menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil dan transparan. Kedua, menyeru kepada Bawaslu Banten untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres yang secara terstruktur, sistematis dan massif melakukan kecurangan dan kedzoliman. Keempat, menolak pemilu ulang.

Kelima, meminta KPU tidak diam menyikapi jatuhnya korban yang mengarah kepada indikasi kejahatan terstruktur yang harus dipertanggungjawabkan KPU. Keenam, menyeru kepada aparat bersikap netral. “Tidak boleh condong kepada satu pihak manapun dan harus ikut mengamankan perhitungan Pemilu 2019 sampai tuntas,” ujarnya.

Kesadaran kolektif

Ketua KPU Banten Wahyul Furqon menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan kecurangan selama menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Ia mendorong kepada elemen masyarakat untuk terlibat mengawasi pemilu dalam setiap tahapan, termasuk proses penghitungan yang saat ini berjalan. Tujuannya, kesalahan KPU dapat diingatkan oleh masyarakat.

“Yang pasti dalam setiap sosialisasi kami menyampaikan, harus ada kesadaran kolektif dari masyarakat. Karena pemilu baik bukan hanya masyarakat datang ke TPS tapi setiap tahapan dikawal,” katanya.

KPU memastikan proses hitung berjalan secara transparan, seperti terlihat melalui proses hasil perhitungan yang bisa akses oleh masyarakat. “Kami tidak akan mengubah, situng itu hak publik. Kalau kami mau curang ngapain kecurangan itu dipertontonkan. Penyelenggara tidak boleh main-main karena ada hak publik,” ujarnya. (Tim Kabar Banten)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here