Perwal KTR di Kota Serang Masih Digodok

SERANG, (KB).- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Serang masih belum bisa dijalankan. Hal tersebut, karena aturan turunannya, yaitu Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur secara teknis perda tersebut masih digodok.

“Perdanya sudah, perwalnya sedang digodok,” kata Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, Jumat (11/1/2019). Ia menuturkan, Pemkot Serang harus menyediakan area merokok di lokasi-lokasi terlarang jika Perda KTR sudah berjalan.

“Coba nanti ya, saya juga baru sebulan, tapi insya Allah doanya saja, ingetin saja biar kaminya juga bisa maksimal menjalankan amanah yang sudah diundangkan,” ujarnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Serang, Yudi Suryadi menuturkan, pembahasan untuk Perwal KTR saat ini sudah tinggal tahap finalisasi. “Tinggal finalisasi saja,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam perwal tersebut, akan dicantumkan lokasi-lokasi terlarang merokok, seperti perkantoran dan perusahaan, sehingga lokasi-lokasi yang dilarang tersebut, harus menyediakan ruangan khusus untuk merokok.

“Misalkan di sini tidak boleh merokok. Kalau misalkan tidak boleh berarti pemerintah harus menyiapkan atau misalkan ditempatkan di ruang terbuka,” tuturnya.

Ia mengatakan, setelah tahap finalisasi perwal tersebut, akan segera diserahkan ke wali kota. Namun, saat ini terkendala dengan masih banyaknya perwal-perwal lain yang masih dalam tahap pembahasan. “Karena kan perwal-perwal banyak PR-PR perwal, kepengin saya pengin segera,” katanya.

Saat ditanya terkait sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar perda yang sudah diparipurnakan sejak 2016, ujar dia, harus melihat dokumen perwalnya terlebih dahulu. “Saya harus ngebuka dokumen dulu, saya lagi di luar,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis menuturkan, perda tersebut, memang sudah diparipurnakan. Namun, untuk penerapannya masih menunggu perwal terkait perda tersebut.

“Nanti ya perwalnya kami tanyain dulu ke kepala seksinya. Mau seperti apa kan itu, ini kan masih persetujuan lainnya juga. Menunggu perwal, mau seperti apa pelaksanaan perda ini,” tuturnya.

Menurut dia, hingga saat ini, pihaknya masih terus melaksanakan sosialisasi. Ia menyadari hingga saat ini masih belum semua perkantoran dan ruang publik yang menerapkan perda tersebut.

“Kalau sanksi itu memang harusnya lebih dibuatkan ada perwal khusus terkait sanksi. Jadi, sanksinya mau seperti apa, apakah tipiring (tindak pidana ringan) atau seperti apa. Kalau di tempat lain tipiring,” katanya. (Masykur/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here