Perwal Belum Disahkan, Perda KTR Baru Tahap Sosialisasi

SERANG, (KB).- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Serang baru pada tahap sosialisasi. Hal tersebut, karena aturan turunannya, yaitu peraturan wali kota (perwal) yang mengatur secara teknis perda tersebut belum disahkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis mengatakan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap perda tersebut, pihaknya sudah menyerahkan perwal kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Serang. Menurut dia, saat ini masih pada tahap sosialisasi.

“Kalau tindakan belum, baru sosialisasi perda KTR-nya ke pimpinan institusi, pimpinan OPD, kecamatan. Termasuk pemilik sarana kaya mal dan pemilik hotel sudah kami undang. Perwalnya sudah kami usulkan di (bagian) hukum, kalau dinas sendiri sudah menyerahkan,” katanya ketika ditemui pada Jumat (2/3/2018).

Ia mengungkapkan, dalam perda tersebut disebutkan, bahwa KTR, yaitu setiap institusi publik, seperti sekolah, Puskesmas, mal, kafe, alun-alun, dan pusat perbelanjaan. Tempat tersebut harus menyediakan ruangan khusus bagi perokok, agar tidak mengganggu orang lain yang tidak merokok.

“Sanksinya kan sanksi tipiring (tindak pidana ringan) ya. Kalau kami melihat dari studi banding perda KTR yang sudah jalan, itu seperti penegak hukum pengadilan Satpol PP misalkan itu langsung di sidang di situ berupa denda misalkan Rp 50.000 atau Rp 100.000,” ujarnya.

Sementara, iklan rokok, dalam perda tersebut masih diperbolehkan.
”Iklan itu kalau di perda itu masih diperbolehkan. Intinya tidak boleh merokok di tempat umum sebenarnya ya. Kasihan orang yang tidak suka merokok gitu. Kami tidak melarang merokok, hanya jangan di tempat umum,” ucapnya.

Sebelumnya, Kabag Hukum Pemkot Serang, Yudi Suryadi menuturkan, perwal untuk perda KTR sudah difinalisasi dan diserahkan ke Dinkes Kota Serang. “Sudah dibuat, kami bantu, malah sudah tahap akhir, sedang tahap akhir. Mereka tinggal koreksi ini lagi, dicek ulang sama kami. Kami bantu serahkan kepada mereka, mekanisme dan tugas pokok fungsi kan mereka. Kami kan tidak tahu teknisnya seperti apa nanti di lapangan kawasan tanpa rokok itu,” tuturnya saat dihubungi Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, hal tersebut merupakan tugas OPD yang bertanggung jawab. Namun, dia siap jika diminta membantu. “Memang kalau mengubah sesuatu itu tidak bisa sekaligus, karena mereka kalau belum merasa perlu kayanya akan sulit membuatnya, tapi kalau sudah perlu mereka pasti dah datang,” katanya.

Perda tanpa perwal sebetulnya bisa saja dilaksanakan dengan referensi peraturan menteri (permen). Hanya saja dalam permen terkadang ada hal yang tidak bisa dilaksanakan di beberapa daerah tertentu, sehingga dibutuhkan perwal sebagai muatan lokal.

“Bergantung pemahamannya saja, kami ke permen mungkin saja bisa, tapi kan permen itu secara nasional secara umum. Mungkin saja kan ada yang bisa dilakukan di Serang tidak bisa dilakukan di Irian, karena itu kan ada yang namanya muatan lokal,” ujarnya. (Masykur/Job)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here