Selasa, 20 Februari 2018

Perusahaan Tambak Diduga Liar

PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah perusahaan tambak udang milik perorangan yang beroperasi di Kecamatan Cikeusik, diduga liar karena tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah.  Oleh karena itu, petugas Satpol PP Pandeglang sudah memperingatkan pengusahanya untuk segera melengkapi izin usahanya. Hal itu dikatakan Kepala Satpol PP Pandeglang, Dadan Saladin kepada Kabar Banten. Ia pernah mengawasi langsung keberadaan tambak udang di Cikeusik, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, dari sekian banyak tambak udang tersebut, ada yang sama sekali tidak berizin, namun sebagian ada yang izinnya belum lengkap. ”Ya dari hasil pengawasan kami, ternyata ada beberapa usaha tambak udang milik perseorangan yang beroperasi, namun izinnya belum lengkap,” kata Dadan.

Menurut dia, upaya pengawasan tambak udang itu dilakukan menyusul adanya pengaduan dari masyarakat. Sesuai laporan yang diterima Satpol PP, masih banyak aktivitas tambak udang yang perizinannya meragukan. Berdasarkan laporan itulah, pihaknya mengecek langsung lokasi tambak udang di Cikeusik. ”Kami sudah peringatkan agar para pemilik tambak segera melengkapi dan mengurus perizinan. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan sesuai aturan,” ucapnya.

Ia mengatakan, berdasarkan instruksi Bupati Pandeglang, Irna Narulita, pihaknya rutin mengawasi setiap izin operasional usaha, baik tambang udang, bacthing plant, waralaba dan sejumlah usaha lainnya. ”Kami rutin turun ke lapangan memantau izin usaha dan menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas usaha yang meragukan izinnya,” tuturnya.

Hal hampir senada dikatakan Kabid Pengendalian dan Pengawasan Satpol PP, Juanda. Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan pengaduan pembangunan perusahaan ternak ayam seluas dua hektare di Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya yang belum mengantongi izin. Atas pengaduan itu, pihaknya langsung mengeceknya ke lapangan. “Kami sudah tinjau lokasi peternakan, dan kami beri teguran agar secepatnya mengurus izin usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengakui banyak bangunan tambak udang di Pandeglang Selatan, khususnya di Cikeusik belum mengantongi izin. Selain itu, keberadaan tambak udang tersebut banyak melanggar sempadan pantai. “Ya, Perpres Nomor: 51/2016 mewajibkan pemerintah daerah menerapkan garis sempadan pantai. Dalam peraturan itu, garis sempadan pantai itu berjarak 100 meter dari pantai,” katanya. (PG)***


Sekilas Info

Bupati Pandeglang Janji Tata Situ Cikedal

PANDEGLANG, (KB).- Bupati Pandeglang, Hj. Irna Narulita berjanji akan menata Situ Cikedal menjadi destinasi wisata andalan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *