Perusahaan Peternakan Ayam Diminta Hengkang dari Kota Serang

SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin menginginkan PT Agung Kencana dan perusahaan peternakan ayam lainnya segera hengkang dari Kota Serang. Sebab, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan dampak dari ternak ayam tersebut, seperti polusi udara, limbah kotoran, dan bulu ayam.

“Kalau memang keinginan dari masyarakat itu maksimal tiga bulan, mereka (PT Agung Kencana) hengkang dari sana. Justru saya berharap, lebih cepat lebih baik, kalau bisa kurang dari tiga bulan,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah memberikan waktu yang cukup lama kepada pihak perusahaan, untuk memindahkan usaha ternaknya dari Kota Serang. Sebab, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) lokasi ternak ayam tersebut tidak sesuai, sehingga dampaknya merugikan masyarakat.

“Saya kira kan begini, sesuai dengan perubahan RTRW sekarang, kandang ayam itu harus pindah dan dari tahun-tahun kemarin juga sudah kami berikan kesempatan untuk berbenah dulu, sebelum mereka memindahkan ternak ayamnya itu,” ujarnya.

Terkait pilihan disinsentif yang disepakati oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), pemkot akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu. Sebab, menurut dia, aspirasi masyarakat harus didengar oleh Pemkot Serang.

“Tapi, memang ketika masa berlaku izin ataupun disinsentif sebelumnya sudah habis, tentu harus segera pindah,” ucapnya.

Namun, apabila pihak perusahaan berkeberatan untuk pindah, pihaknya akan memberikan tenggat waktu maksimal satu tahun.

“Memang sudah habis masa izinnya atau disinsentif sebelumnya, kalau memang keberatan untuk segera pindah, kami memberikan waktu maksimal satu tahun saja,” tuturnya.

Lain halnya, dengan Komisi I DPRD Kota Serang dan DPMPTSP Kota Serang, yang sepakat untuk meminta peternakan ayam tersebut, untuk mengeluarkan disinsentif.

Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Bambang Janoko menuturkan, pemkot tidak bisa menarik pajak atau retribusi dari peternakan tersebut, karena tidak berizin dan tidak sesuai zonasi. Namun, jika dengan kebijakan wali kota, maka perusahaan bisa mengeluarkan disinsentif dengan waktu paling lama 5 tahun.

“Yang terpenting nanti dari wali kota memberikan disinsentif itu berapa lama,” katanya seusai menggelar rapat bersama DPMPTSP Kota Serang di Ruang Komisi I DPRD Kota Serang, Senin (25/11/2019) lalu.

Ia mengatakan, jika selama ini masyarakat sekitar belum merasakan adanya kompensasi. Maka, dengan adanya disinsentif tersebut, akan ada kompensasi bagi masyarakat, yang selama ini dirugikan atas keberadaan perusahaan tersebut.

“Misalkan masyarakat kemarin jalan rusak, berapa rusaknya dihitung, kalau sakit dibawa ke rumah sakit, kalau gak mau itu kami tutup saja,” ucapnya.

Selanjutnya, pada rancangan tata ruang wilayah (RTRW) baru yang saat ini masih digodok di kementerian. Ke depan, di wilayah Kota Serang tidak akan ada lagi zonasi untuk usaha peternakan ayam.

“Kalau RTRW-nya hasil evaluasi tidak membolehkan berarti dia harus keluar dari Kota Serang,” tuturnya. (Rizki Putri/Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here