Perubahan RPJMD Banten Disetujui, BUMD Agrobisnis Segera Dibentuk

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, Kamis (1/8/2019).*

SERANG, (KB).- Pemprov Banten segera mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk pembentukan BUMD Agrobisnis, seiring telah disahkannya perda perubahan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (1/8/2019).

“Inikan kan (RPJMD) sudah diubah dan ketentuannya sudah ada. Tentu semuanya harus dipersiapkan oleh kami Pemprov Banten,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai paripurna.

Disinggung apakah BUMD Agrobisnis bisa rampung Tahun 2020, mantan Anggota DPR RI ini tidak membantahnya. Menurutnya, dengan telah disahkannya perubahan RPJMD maka pembentukan BUMD bisa berlangsung lebih cepat.

“Menurut saya kalau misalnya RPJMD-nya sudah di-perdakan, dan juga kita akan langsung segera untuk mempersiapkan keseluruhan daya upaya untuk meningkatkan kinerja Pemprov Banten setelah RPJMD ini sudah disahkan,” katanya.

Kebutuhan pembentukan RPJMD akan dipersiapkan secara matang, termasuk dalam menentukan direksi. Ia ingin proses penentukan direksi BUMD dilakukan secara selektif.

“Iya nanti dalam kapasitas manajemen tersendiri ada seleksi tidak langsung main comot, jadi dalam penempatan jajaran manajerial ataupun direksi bagi BUMD tersebut nanti juga kan dipilih secara seleksi,” ujarnya.

Jajaran direksi dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. “Yang istilahnya ketat dan harus memenuhi syarat kemampuan dalam menjalankan BUMD tersebut, khususnya baik itu dalam kaitan manajerial dan juga dalam kaitan teknis lainnya,” ucapnya.

Terkait bangunan yang akan digunakan sebagai kantor BUMD Agrobisnis, sampai saat ini pemprov belum menentukannya. “Nanti lihat dulu kalau BUMD, kan aset kita banyak yang penting tadi peraturannya dulu. Persiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan secara keseluruhan baik itu hasil revisi RPJMD dan juga tentunya dalam kapasitas penyiapan BUMD,” tuturnya.

BUMD Agrobisnis diharapkan dapat menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat Banten, terutama petani. “Jadi dalam kapasitas ini kami ingin memajukan wilayah pertanian yang ada di Banten khususnya bagi menyejahterakan petani,” ucapnya.

Memperkuat program

Juru Bicara Pansus Perubahan RPJMD pada DPRD Banten Anita Indahwati mengatakan, perubahan RPJDM dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan dengan lengkap usaha,” katanya.

Perubahan RPJMD diharapkan dapat memperkuat program pembangunan di Provinsi Banten. Sehingga, berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta konektivitas dan integrasi wilayah kerja pembangunan. “Pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat agar diperhatikan,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here