Persyaratan Lelang Sekda Banten Direvisi

SERANG, (KB).- Persyaratan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten direvisi. Namun, revisi tersebut hanya mengubah batas usia maksimum dari sebelumnya 57 tahun menjadi paling tinggi 58 tahun.

Berdasarkan pengumuman di website BKD Provinsi Banten, Minggu (30/12/2018), tercantum Revisi Pengumuman Nomor: 004-PANSEL.JPTM/2018 tentang Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

“Berkenaan dengan pengumuman kami nomor: 004-PANSEL.JPTM/2018 tanggal 6 Desember 2018, tentang Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Banten, bahwa terdapat revisi pada Persyaratan angka 6 yang tertulis usia paling tinggi 57 tahun, diubah menjadi usia paling tinggi 58 tahun pada saat pelantikan,” demikian dalam keterangan di portal bkd.bantenprov.go.id.

Dari informasi yang dihimpun, pelamar justru lebih banyak dari pejabat eksternal. Sampai pendaftaran ditutup, dari 11 orang yang melamar terdiri atas 6 pejabat eksternal dan 5 pejabat dari internal. Keenam pejabat eksternal itu, yaitu Peneliti LIPPI Lili Romli, Kepala Sekretariat KASN Harry Mulya Zein, Widyaiswara Utama Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Al Muktabar, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnkaer) Kota Tangerang Rakhmansyah, pejabat dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rismunandar, dan pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Muhammad Hudari.

Dari jajaran pejabat internal, mereka adalah Sekretaris KPU Septo Kalnadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Husni Hasan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi, Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfotiksan) Komari, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Alhamdi.

Kepala BKD Provinsi Banten, Komarudin, tidak merespon saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (30/12/2018). Begitu pun dengan Penjabat Sekda Banten yang juga sebagai kepala Sekretariat Pansel Lelang Sekda, Ino S Raswita, tidak ada jawaban.

Disorot

Sementara itu, proses lelang Sekda Banten menuai sorotan dari Komisi I DPRD Banten. Selain revisi persyaratan dilakukan di akhir pendaftaran, proses lelang Sekda Banten dinilai tidak transparan.

“Kalau mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang tentang Manajmen ASN, seharusnya tdiak ada revisi. KArena dalam atruannya, memang batas usia ditentukan maksimal 58,” kata anggota Komisi I DPRD Banten, Aris Halawani.

Dia berharap seleksi terbuka Sekda Banten tidak main-main. Sebab, Sekda Banten merupakan posisi tertinggi dalam birokrasi yang sangat strategis dan memengaruhi jalannya roda pemerintahan dan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Ini kita lagi cari nahkoda birokrasi di Pemprov Banten, jangan main-main. Kalau main-main, hasilnya pasti tidak bisa dipertanggung jawabkan,” ucapnya.
Aris bahkan mengaku tidak mengetahui sejak kapan proses pendaftaran seleksi terbuka Sekda Banten.

“Saya tahu di koran. Tau-tau udah ada yang daftar, gak tau kapan pendaftarannya dimulai. Harusnya kan diinformasikan secara luas, biar banyak yang tahu. Biar banyak yang ikut. Kemarin hampir sepi, ya wajar,”ujarnya.

Dai juga menyoroti kinerja BKD Provinsi Banten yang sampai harus jemput bola agar banyak yang daftar. “Loh, ini kan posisi sekda yang dilelang. Lelang kepala SKPD saja banyak yang daftar, kenapa ini bisa sampai sepi?,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap lelang Sekda Banten dilakukan secara transparan. Dengan tantangan pemprov kedepan, menurut dia, dibutuhkan sosok yang punya kapasitas untuk menduduki posisi tersebut. “Jadi jangan main-main. Ini perseoalan serius, mencari SDM yang mumpuni,” ujarnya.

Sebelumnya, akademisi Unirta Suwaib Amirudin menilai, seleksi terbuka yang Sekda Banten yang diikuti banyak peserta akan membuat pelaksanaan seleksi lebih kompetitif. Pansel juga berpeluang menyaring mana saja nama yang lebih kompeten dari nama-nama yang sudah mendaftar.

Secara umum, menurutnya Sekda Banten yang terpilih pada seleksi terbuka ini harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan legislatif dan jajaran ASN di bawahnya. “Kemudian mampu menjabarkan keinginan gubernur di dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Dekan Fisip Unsera, Abdul Malik berharap, seleksi terbuka tersebut menghasilkan sekda yang memiliki intergritas dan kompeten. Ia harus mampu menjadi teladan bagi pejabat birokasi Pemprov Banten serta mampu menjembatani komunikasi antara pemprov dengan DPRD Banten.

“Sekda itu harus mampu mengharmonisasi birokrasi, kemudian mampu menjadi jembatan penghubung yang baik baik bagi kepentingan politik di dalamnya. Dalam arti misalnya
mampu berkomunikasi dengan baik dengan DPRD. Sehingga apa yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat otu berjalan dengan baik,” ujar Abdul Malik. (RI/SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here