Persoalan Sektor Perizinan Bisa Melebar, KPK Akan Bedah Kota Cilegon

SERANG, (KB).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membedah berbagai persoalan dari berbagai lini di Kota Cilegon. Dari kasus dugaan suap Transmart yang melibatkan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, KPK menyoroti permasalahan sektor perizinan karena bisa melebar pada sektor-sektor lainnya.

Koordinator Unit Supervisi Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, penempatan tim koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) dan koordinasi dan supervisi penindakan (korsupdak) di Cilegon sebagai upaya percepatan pembenahan di kota baja tersebut.

“Karena Cilegon ada kasus yang baru ditangani, jadi itu harus dilakukan upaya pembenahan yang cepat. Kami tentu tidak ingin kejadian itu terulang lagi di situ atau daerah lain di Banten,” kata Asep, seusai rakor rencana aksi (renaksi) 8 kabupaten/kota di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (31/1/2018).

Oleh karena itu, kata Asep, KPK akan membedah berbagai persoalan dari berbagai lini di Kota Cilegon.”Kami akan bedah nanti dari sisi penindakannya apa yang jadi masalah utamanya,” ujarnya. Ia mengatakan, KPK menyoroti permasalahan pada sektor perizinan. Namun menurutnya, persoalan tersebut akan melebar pada sektor-sektor lainnya.

“Kemarin kan soal perizinannya. Nanti kan itu bisa (berkembang) ke mana-mana. Kan ada rekomendasi dinas teknis. Ada isu kewenangan siapa perizinannya, kenapa harus wali kota ikut-ikutan, kan sebenarnya kewenangan perizinan ada DPMPTSP. Apakah disitu ada isu intervensi kita ga tau. Nanti liat lah, hasil sidang perkaranya belum selesai. Nanti kita lihat secara utuh. Banyak hal lah, bukan hanya perizinannya saja, tetapi juga soal teknis dan juga intervensi,” kata Asep.

Ia mengungkapkan, KPK sesuai komitmen awal terus mendampingi, mengawal, dan melakukan asistensi di Pemprov Banten dan seluruh kabupaten/kota untuk melaksanakan perbaikan tata kelola, termasuk pencegahan korupsi.

“Sekarang timnya sudah dibentuk baru untuk lebih fokus. Kemarin baru dilevel pemprov. Sekarang kita kumpulkan juga para sekda dan dinas terkait di sini (pendopo) untuk membuat rencana aksi 2018,” kata eks Koordinator Korsupgah KPK di Banten ini. Ia  menjelaskan, rencana aksi pada 2018 ini akan lebih difokuskan pada isu-isu sektoral yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Mungkin dibanding yang lalu, sekarang ini masuk ke sektor-sektor strategis. Ada pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam yang disitu ada tambang, hutan, kebun, laut. Termasuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan. Kemudian pengadaan-pengadaannya juga kita harapkan bisa dimonitor. Kemudian ketahanan pangan. Ini akan melibatkan banyak masyarakat dan dunia swasta,” tuturnya. (RI)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here