Persiapan Pengamanan Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019, TNI-Polri Gelar Pasukan

Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir didampingi Komandan Korem 064/MY Kolonel Inf. Windiyatno memeriksa kesiapan pasukan saat apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu Tahun 2019 di Alun-alun Barat, Kota Serang, Jumat (22/3/2019).*

SERANG, (KB).- TNI-Polri menggelar pasukan dalam apel persiapan pengamanan kampanye rapat umum 24 Maret-13 April, di Alun-alun Timur Kota Serang, Jumat (22/3/2019). Apel serentak yang juga digelar di seluruh Indonesia itu diikuti para penyelenggara pemilu, pemerintah daerah hingga personel perlindungan masyarakat (Linmas).

“Dalam tahapan pemilu, muncul berbagai kerawanan seperti penyebaran hoax dan meningkatnya politik identitas. Kedua kerawanan ini merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir membacakan amanat dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI Wiranto.

Dalam pandangan Menkopolhukam yang disampaikan Kapolda, penyebaran hoax terutama melalui media sosial (medsos) disebut memiliki tujuan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik secara tidak sehat. Begitu juga dengan politik identitas, khususnya isu suku, adat, ras dan agama (SARA), yang dianggap bisa menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas warga dalam menentukan pilihan politiknya.

“Sejatinya, pemilu harus menjadi ajang memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, apalagi mengadu antarkubu. Opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukan untuk membenturkan satu pihak dengan pihak lain, atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain,” ujar Kapolda.

Dalam amanat itu, Kapolda juga berharap agar Pemilu bisa menjadi salah satu tonggak sejarah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Sebab, pada pemilu serentak kali ini, akan menjadi warisan karena jadi sorotan dunia internasional apakah Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik secara demokratis dan berintegritas.

“TNI-Polri, bertanggung jawab langsung terhadap jalannya pelaksanaan pemilu. Meskipun fungsinya berada di luar lingkup pemilu, tapi bisa menentukan sukses pesta demokrasi tersebut,” tuturnya.

Sebagai upaya pengamanan, Polda dan unsur TNI menginstruksikan jajarannya agar segera mengambil tindakan tegas jika menemukan potensi gangguan di lingkungan masyarakat. Itu karena masih terdapat ancaman dan tantangan yang diprediksi akan timbul dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan pemetaan di daerah.

“Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi keamanan agar tidak berkembang dan tidak mengganggu jalannya pemilu. Babinsa dan bhabinkamtibmas harus menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan penyebaran hoax.

Inventarisisasi dan koordinasi dengan tokoh agama, adat, pemuda, serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman,” ucapnya.

Polda dan unsur TNI juga siap menerjunkan sebanyak 9 ribu personel untuk mengamankan Pemilu serentak 2019 di Banten. Ribuan personel tersebut bahkan akan ditugaskan di daerah terujung untuk mencover segala potensi ancaman di lingkungan masyarakat.

“Kalau gabungan TNI-Polri, ada 9 ribu personel yang kami terjunkan. Itu kita siapkan secara maksimal, dan nanti kita atur penempatannya di daerah terujung supaya tercover dengan baik,” kata Kapolda.

Ia pun berharap masyarakat bisa turut menjaga situasi kondusif di Banten selama Pemilu 2019. Menurutnya, beda pilihan politik merupakan hal yang wajar. Namun, poin utama yang harus dikedepankan adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara.

“Kepada seluruh masyarakat, saya minta semua tindakan kita betul-betul untuk persatuan dan kesatuan. Saya juga mohon bantuan seluruh elemen masyarakat agar menjaga ketertiban serta mendukung terselenggaranya pemilu dengan tertib dan lancar,” ucapnya.

Paling rawan

Sementara itu di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat jelang Pemilu 2019 termasuk ke dalam indeks Kota paling rawan se-Indonesia, terutama saat dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ferdy Irawan saat Deklarasi Kampanye Damai oleh KPU Tangsel di Telaga Seafood, Serua Utara, Kota Tangsel.

Ferdy mengatakan, bahwa saat rapat koordinasi, Tangsel menjadi kota yang memiliki indeks kerawanan pertama. “Sejak kami kroscek memang ada beberapa kategori yang membuat kenapa jadi rawan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan beberapa kerawanan yang mungkin ditimbulkan dalam kampanye terbuka, biasanya terjadi gesekan di antara pendukung paslon satu dan lainnya.

“Karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga kondusifitas, terutama saat dimulainya kampanye terbuka,” katanya.

Selain itu, Ferdy juga meminta epada para partai politik agar menyampaikan ke peserta kampanye agar senantiasa menaati peraturan yang sudah ada, terutama bagi para pengendara motor.

“Tolong disampaikan kepada para pendukung masyarakat ketika kampanye terbuka untuk patuhi rambu lalu lintas. Biasanya momment ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk keluar dengan kendaraan bermotor tanpa melengkapi ketentuan yang ada,” tegasnya. (Rifat Alhamidi/SJ/DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here