Persaingan Lelang Sekda Banten Ketat

SERANG, (KB).- Akademisi Untirta Suwaib Amirudin menilai persaingan open bidding (seleksi terbuka) Sekda Banten akan berlangsung ketat. Sebab, pendaftar dari pejabat internal maupun eksternal Pemprov Banten sama-sama memiliki pengalaman yang tidak bisa diragukan.

Meski sekretariat lelang sekda belum mengumumkan pendaftar lelang sekda, namun dari informasi yang dihimpun sudah ada 11 pejabat yang melamar hingga batas waktu pendaftaran. Dari 11pejabat itu, terdiri atas 6 pejabat eksternal dan 5 pejabat dari internal.

Keenam pejabat eksternal itu, yaitu Peneliti LIPPI Lili Romli, Kepala Sekretariat KASN Harry Mulya Zein, Widyaiswara Utama Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Al Muktabar, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnkaer) Kota Tangerang Rakhmansyah, pejabat dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) Rismunandar, dan pejabat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Muhammad Hudari.

Dari jajaran pejabat internal, mereka adalah Sekretaris KPU Septo Kalnadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Husni Hasan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi, Kepala Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfotiksan) Komari, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Alhamdi.

“Persaingan ini (Sekda Banten) sangat ketat,” kata Suwaib Amirudin saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan seluler, Selasa (1/1/2019).

Dengan pengalaman tersebut, ia menilai, seluruh peserta seleksi Sekda Banten memiliki peluang yang sama untuk terpilih. “Semuanya memiliki peluang. Nanti timsel juga pasti akan memberikan rekomendasi yang terbaik,” kata pria yang juga Pembina Suwaib Amirudin Foundation (SAF) ini.

Terkait kriteria yang dapat menentukan peserta terpilih, ia membaginya menjadi beberapa bagian. Pertama, peserta yang bersangkutan memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan Gubernur Banten.“Memang ada kriteria dalam administratif, tetapi pasti juga gubernur akan selektif memilih yang terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur Banten memiliki hak untuk menentukan kriteria sekda  seperti apa yang dibutuhkan. Ia juga berhak menentukan siapa peserta yang sesuai dengan kriteria tersebut. “Karena kalau sekda diangkat tidak sesuai dengan kritera dan kebutuhan seorang gubernur, maka pelaksanaan penataan biorkrasi tidak akan berjalan dengan efektif,” kata Suwaib.

Kemudian, peserta ini mendapat dorongan dari beberapa pihak, seperti legislatif, kelompok masyarakat  atau internal birokrat itu sendiri. Mereka, kata dia, memberikan rekomendasi kepada gubernur karena bagaimanapun jabatan sekda beda tipis dengan jabatan politik.

“Sehingga wajar jika banyak yang memberikan input (kriteria) calon, jadi tidak murni sepenuhnya pengalaman di administraif saja tetapi juga punya kemampuan bagaimana mengakomodir kepentingan politik. Jadi tinggal bagaimana dilihat dua poin itu,” katanya.

Disinggung apakah kedua kriteria ini ada pada para peserta, ia tidak membantahnya. Sebab, ia melihat persaingan akan sangat ketat.

“Pejabat dari Kota Tangerang misalnya, mungkin saja dia punya kedekatan dengan Gubernur saat menjadi wali kota.  Kemudian ada kadis yang maju karena mungkin selama ini sudah punya pengalaman kedekatan dengan Gubernur, kemudian pa Lili muncul di luar tetapi beliau ASN dan mungkin juga ada hubungan kedekatan dengan Gubernur,”  tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here