Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perlindungan kepada warga negara harus disesuaikan dengan kondisi warga yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan dalam memahami hukum dan untuk mengakses perlindungan. Kepastian yang ditimbulkan karena hukum zekerheid door het recht bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Bentham dalam Introduction to the Principles of Morals and Legislation merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak- banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Leopold Pospisil berpendapat, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum.

Fungsi hukum pertama, mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat kolektif untuk mengatur masyarakat. Kedua, memperkuat kedudukan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan personal dan sosial, khususnya nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang ditransformasikan menjadi kaidah hukum. Ketiga, hukum dapat membentuk moralitas baru dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial. Keempat, hukum melembagakan model pertanggungjawaban moral yang berlandaskan prinsip indeterminisme sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap perlindungan perempuan: (1) UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW. (2) UU No 39/1999 tentang HAM. (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. (4) UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (5) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah. (6) Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus dalam hukum adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang dapat hamil,melahirkan anak, menyusui dan keterbatasan fisik (lemah) yang berbeda dengan kaum pria lebih kekar dan kuat secara fisik. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan hukum karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. Domestikfikasi perempuan menjadi pemicu betapa rendahnya keterlibatan kaum perempuan berada di ruang publik.

Konsep Perlindungan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hokum ialah adanya upaya melindungi kepentingan sesorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Henk Addink menyatakan bahwa The rule of law membawa implikasi bahwa hak-hak harus dilindungi oleh hukum, “Hak asasi manusia dan pemerintah yang baik merupakan dua aspek kunci pada negara dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Tanpa hal tersebut, hak-hak dan kepentingan warga negara dan masyarakat sulit dilindungi dan sulit dijamin pada struktur dasar. Khususnya dinegara-negara yang mengalami transisi dari kekerasan konflik bersenjata atau hukum otoriter menuju demokrasi dan negara hukum, perubahan menuju penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pemerintah yang baik kedalam fungsi-fungsi rutin institusi negara merupakan tantangan besar”. Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta berpendapat bahwa fungsi hukum untuk member perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Perlindungan Hukum Tehadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvesi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian perjanjian HAM internasional adalah konvensi pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadapperempuan merupakan konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan pasal3 (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ekonomi dan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM selalu di tujukan pada semua orang jenis kelamin dan golongan, dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan,anak dan masyarakat adat.

Sebelum di keluarkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga letaknya pada ranah domestik sehingga korban lemah mendapat perlinduangan hukum yang memadai. Setalah ditetapkannya UU KDRT maka ranah domestik menjadi ranah pubik sehingga perlindungan hukum semaki jelas dan memadai. Perempuan seringkali dinomorduakan oleh tradisi dan budaya untuk menikmati hak- haknya dan selalu berdampak pada posisi yang tidak beruntung. Bentuk perlindungan dalam menikmati hak-haknya yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada perempuan dan Komite hak ekonomi sosial dan budaya mengeluarkan komentar umum no. 16 tahun 2005 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya.  Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan perempuan terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-1014 yang menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah disebabkan: adanya kesenjangan gender dalam mengakses pembangunan serta penguasaan sumber daya, rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, jabatan publik dan ekonomi, bencana alam dan konflik sosial.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan tertuang pula pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintah mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya.
Dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang tersurat maupun tersirat memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam satu sisi menjadi angin segar bagi perempuan tetapi disisi lain masih perlu dikaji lebih jauh dalam implementasi, penerapan dan penjabaran lebih lanjut.untuk mengakses perlindungan terhadap perempuan. (ADE FARTINI/Mahasiswi Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UII Jogjakarta)*

1 KOMENTAR

  1. Hallo Salam, artikelnya tajam dan berbobot. Oya, Saya Hermawan, seorang aktivis perempuan (tapi saya bukan perempuan) dan pemerhati feminisme. kepada Kabar-Banten yang sudah memuat artikel hukum ini, bagaimana saya bisa menghubungi author minimal via email dengan ijin author–tentu saja? saya sangat berharap respon dari Kabar-Banten.
    sebelumnya saya ucapkan terimakasih

    Hermawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here