Perkuat Komitmen Aksesibilitas Program Banggakencana, BKKBN Gelar Rakornis Kemitraan 2020

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakonis) Kemitraan tahun 2020, di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2020).*

JAKARTA, (KB).- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tahun 2020, di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Kamis (13/2/2020).

Mengusung tema “BKKBN Bersama Stakeholder dan Mitra Kerja ‘Men-deliver’ Aksesibilitas Program Banggakencana”, kegiatan tersebut sekaligus memperkuat komitmen aksesibilitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam siaran pers BKKBN, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai instruksi Bapak Presiden Joko Widodo pada Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bahwa tugas birokrasi adalah making delivered.

“Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan Program Banggakencana, dengan dukungan dan komitmen para stakeholder dan mitra kerja yang diharapkan manfaat program bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasto. 

Ia mengatakan, pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program Banggakencana, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Kampung KB, juga dirasakan belum optimal. Oleh karena itu untuk men-delivery diperlukan dukungan komitmen dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di antaranya organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

“Dukungan komitmen yang bersinergi dan terpadu dari para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja ini, diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan,” terang Hasto.

Hasto mengungkapkan, bahwa hal-hal yang telah dilakukan bersama jajaran BKKBN selama 7 bulan terakhir pasca dirinya dilantik sebagai kepala BKKBN di antaranya Melakukan distribusi dinamis Alokon, Menyelesaikan E-Katalog Sektoral, Membangun Rantai Pasok, Restrukturisasi kelembagaan dan Penyederhanaan jabatan struktural sampai dua level, Membangun Zona Integritas (ZI) wilayah bebas praktik korupsi dan wilayah birokrasi melayani, menjadi salah satu target kerja semester II tahun 2019, dan Melakukan Rebranding.

“Akhir Desember 2019, BKKBN telah melakukan Rebranding terhadap program yang meliputi Aransemen ulang lagu Mars KB, logo, tagline maupun jingle. Disamping itu istilah KKBPK, saat ini kita kemas ulang dengan istilah Banggakencana. Banggakencana merupakan kependekkan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Intinya sama namun hanya istilahnya saja berbeda agar lebih mudah dipahami dan dekat di telinga masyarakat terutama di kalangan milenial dan zilenial,” ujarnya.

Diharapkan seluruh jajaran di BKKBN agar membuka diri serta saling terbuka dalam menjalin kemitraan serta selalu berorientasi pada output dengan membuat rencana aksi yang konkret dan dapat terimplementasi di lini lapangan serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Baca Juga : BKKBN Dukung Dua Agenda Pembangunan Prioritas Nasional

Hasto mengatakan, kemitraan dengan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang dibangun BKKBN diwadahi dalam Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU). Berdasarkan data BKKBN tahun 2019, terdapat sebanyak 118 Nota Kesepahaman Bersama antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan/Mitra Kerja. “Ini adalah jumlah yang sangat besar,” ujar Hasto. 

Berkaitan dengan itu, kata dia, efektivitas implementasi MoU, perlu dievaluasi bersama. Hasto mengingatkan, melalui Rakornis Kemitraan, peserta dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan MoU secara konkret, termasuk hambatan dan keberhasilannya.

“Ini penting. Karena kerja nyata dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan Program Banggakencana. Jangan sampai kemitraan yang dijalin antara BKKBN dan para Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja terhenti pada penandatanganan MoU saja,” tegas Hasto.

Hasto berharap, melalui Rakornis Kemitraan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja sekaligus penandatangan Kesepahaman Bersama yaitu PPATK, Asbanda, AFKSI, DKT Indonesia, Klik Dokter, Asklin, IBI dan Paguyuban Juang Kencana (PJK) dapat menghasilkan rencana aksi tindak lanjut bersama dalam implementasi Program Banggakencana di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program Banggakencana Tahun 2020, sehingga akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2020-2024. 

“Saya instruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, agar melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Banggakencana yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk menjabarkan secara rinci rencana aksi tindak lanjut sampai tingkat lini lapangan,” pungkas Hasto. (KO)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here