Perjanjian Lahan Iwak Banten, Pemkab Serang Beri ”SP” ke Provinsi

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera melayangkan surat peringatan (SP) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait tidak berjalannya perjanjian pemanfaatan lahan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang untuk sentra kuliner dan sentra produk perikanan terpadu. Surat peringatan tersebut dibuat pemkab, setelah muncul permasalahan pihak pemkab serang harus membayar sewa untuk penggunaan kios di sentra yang diberi nama Iwak Banten tersebut.

Sementara, sentra tersebut dibangun atas tugas perbantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang diberikan ke Pemprov Banten dan lahannya dipinjamkan Pemkab Serang kepada Pemprov Banten melalui perjanjian bernomor 593/2883/Aset/2015 pada November 2015. Kepala Bagian Hukum Pemkab Serang, Sugi Hardono mengatakan, bupati akan kirimkan surat peringatan ke provinsi terkait Iwak Banten. “Memang tahapannya begitu, jadi nanti dibuat surat peringatan dari bupati, supaya perjanjian yang dibuat terdahulu yang tidak dilaksanakan, agar dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan juga nanti mau diputus (perjanjiannya),” katanya, Rabu (14/2/2018).

Ia menuturkan, saat ini surat peringatan tersebut tinggal menunggu ditandatangani bupati. “Sekarang belum ditandatangani ibu (bupati), masih di pak sekda, nanti ini pak sekda akan koordinasi dengan ibu untuk surat peringatannya. Mudah-mudahan beberapa hari ini sudah bisa dilayangkan ke sana (provinsi),” ujarnya. Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah melakukan rapat dengan dinas terkait untuk membahas terkait sentra UMKM sektor usaha perikanan tersebut. “Bisa make (kios di Iwak Banten), tapi suruh bayar, masa punya sendiri suruh bayar,” ucapnya.

Sementara, awal mula pembangunan sentra kuliner dan produk perikanan tersebut, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang, Budi Mulyono, bermula dari keinginan Pemkab Serang untuk memajukan sektor perikanan, kemudian pemkab mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kementerian ada dana untuk tugas perbantuan ke provinsi terkait hal tersebut, jadi karena memang kewenangannya tidak di kabupaten, lalu provinsi mengajak kabupaten dan kota untuk bekerja sama terkait tugas perbantuan tersebut.

Baca Juga: Iwak Banten Diduga Jadi Bisnis Oknum Pejabat

“Barangkali di kabupaten/kota ada tanah yang bisa digunakan untuk itu, nah kebetulan Kabupaten Serang punya lahan di sana (di Jalan Jenderal Sudirman, bekas kantor penerangan), kemudian rapat antara kota, kabupaten, dan provinsi,” tuturnya. Waktu itu, kata dia, pemkab sepakat, jadi nantinya Kota Serang akan menampilkan ikan hias yang di Taman Sari di sentra tersebut, Kabupaten Serang menampilkan hasil olahan perikanan, provinsi menampilkan hasil olahan perikanan dari kabupaten/kota lainnya di Banten.

“Jadi, porsinya seperti itu, namanya tugas perbantuan provinsi yang membuat, setelah selesai harusnya mekanismenya diserahkan ke pusat atau ke kementerian lagi, karena mereka (provinsi) cuma disuruh bantu bikin, nanti pusat baru menyerahkan ke kabupaten, karena waktu itu kami sepakat tanah kami digunakan setelah pelaksanana itu akan diserahkan ke kabupaten,” ujarnya.

Namun, ucap dia, setelah berjalan sampai sekarang, provinsi tidak ada pemberitahuan apapun. “Lalu, yang namanya Iwak Banten itu sudah diisi dan yang dijual di sana bukan produk olahan perikanan, kemudian pengelolaannya itu diserahkan ke pihak ketiga, harusnya gak boleh. Hal lain yang juga jadi permasalahan informasi dari Diskoperindag kami harus sewa satu kios Rp 10 juta,” tuturnya. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here