Perjalanan Dinas DPRD Banten Dikoreksi

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, anggaran perjalanan dinas fantastis para anggota DPRD Banten langsung dikoreksi oleh pemprov pascamenjadi temuan BPK.

Pihaknya juga memastikan standar pembayaran uang perjalanan dinas tersebut tidak akan diberlakukan lagi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun depan.

“Sudah kami koreksi. Artinya, itu (perjalanan dinas anggota DPRD tidak diberlakukan lagi. Tapi memang, itu baru bisa kita terapkan di APBD 2020, nanti mainnya di situ,” kata WH saat ditemui para awak media usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Rabu (26/6/2019).

Untuk diketahui, terjadinya penyusunan anggaran fantastis bagi perjalanan dinas anggota DPRD Banten didasarkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017. Pergub tersebut mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tahun 2018.

Setelah disahkannya pergub ini, BPK menemukan adanya pemborosan anggaran dalam honorarium perjalanan dinas para anggota DPRD Banten. BPK menilai, anggaran itu bertentangan dengan asas kepatutan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 tahun 2018.

“Makanya, kalau harus ditinjau ulang, kami akan tinjau ulang. Itu juga sudah kami koreksi. Artinya, (ke depan) tidak akan diterapkan lagi. Saya kira itu saran dan pertimbangan (BPK) untuk ke depan harus dikoreksi,” ujar WH.

Meskipun demikian, Pemprov tidak bisa langsung melakukan koreksi atas anggaran fantastis perjalanan dinas para anggota DPRD Banten. Sebab, Pemprov perlu merevisi terlebih dahulu Pergub Nomor 80 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Mainnya paling nanti di perubahan (Perubahan APBD 2019). Nanti bisa dilaksanakan pada APBD 2020,” tutur WH.

Baca Juga : BPK Uji Petik Dokumen di Setwan Banten, Belanja BBM Pejabat Membengkak

Hal hampir senada dikatakan Kepala Inspektorat Banten Kusmayadi. Koreksi untuk pemberian uang saku perjalanan dinas anggota DPRD Banten yang fantastis baru bisa berlaku pada 2020.

Hal itu karena pemprov harus merevisi pergub yang mengatur besaran honorarium yang 14 kali lipat lebih besar dari anggaran perjalanan dinas anggota DPR RI di Senayan.

“Ada dua temuan dari BPK terhadap produk hukum Pemprov Banten, salah satunya Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2017 tadi. Sebelum ada koreksi, kami harus merevisi pergubnya. Tapi, sekarang sedang proses untuk menyesuaikan dengan PMK,” katanya.

Pihaknya pun memastikan akan mengawal revisi pergub mengenai pembayaran uang harian dan uang representasi perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Banten yang dinilai oleh BPK tidak sesuai dengan asas kepatutan.

Intinya, ketika revisi Pergub itu ditetapkan, maka kami akan mengawal bersama BPK apakah sudah sesuai standar dengan PMK atau belum. Sekarang, kita lagi susun pergubnya,” ujar Kusmayadi. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here