Perintah Kapolda Banten kepada Satgas, OTT Pelaku Politik Uang

Kapolda Banten, Brigjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat memberikan sambutan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilihan 2018 dan Pemilihan 2019 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Jumat (19/1/2018).*

SERANG, (KB).- Kapolda Banten, Brigjen Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan satuan tugas (Satgas) Money Politics melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku politik uang. Kapolda menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Banten berjalan jujur dan adil.

“Saya perintahkan kepada satgas money politics untuk membantu Bawaslu Banten dalam menindak pelaku politik uang. Satgas ini bergerak lebih khusus lagi dalam kegiatan OTT. Satgas ini dibentuk untuk menekan terjadi kecurangan,” ujar Kapolda saat menyampaikan sambutan dalam acara rapat koordinasi Sentra Gakkumdu Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (19/1/2018).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudih, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Banten Dwi Setyo, Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten Kombes Pol. Onny Trimurti Nugroho, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Banten Kombes Pol. Abdul Karim, para komisioner Panwaslu, para perwakilan jaksa se-Banten dan tamu undangan lainnya.

Selain Satgas Money Politics, kata Kapolda, Satgas Cyber juga diperbantukan untuk membantu dalam penindakan pelaku kampanye hitam yang menyerang pasangan calon melalui media sosial (medsos). “Satgas Cyber ini mengantisipasi penggunaan media sosial yang digunakan untuk upaya black campign (kampanye hitam). Satgas Cyber ini dari Krimsus, Intelijen dan Humas yang melakukan cyber patroli,” katanya.

Kapolda menuturkan, dalam aturan dijelaskan bahwa pasangan calon hanya boleh memiliki satu akun resmi dan harus dilaporkan ke KPU. Apabila terdapat akun diluar tersebut, maka diproses sesuai dengan undang-undang pemilu. “Akan diproses dengan undang-undang tindak pidana pemilu (lebih dari satu akun), diluar akun resmi kita akan terapkan undang-undang ITE,” ucapnya.

Dalam penindakan pelanggaran pemilu, kata dia, kepolisian, pengawas pemilu dan kejaksaan harus berjalan seirama. Sebab, penindakan pelanggaran pemilu berbatas waktu. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran pemilu harus cepat dan tepat. “Undang-undang pemilu ini lex specialis, jadi sifatnya khusus.

Kuncinya, adanya kesepahaman mulai dari awal pihak pengawas pemilu melibatkan rekan-rekan kepolisian, kejaksaan dalam melakukan pengkajian. Apabila nanti ditemukan tindak pidana, maka dalam waktu lima hari harus dilengkapi saksi, barang bukti dan calon tersangkanya harus sudah lengkap sehingga pada saat proses 14 hari ini bisa dituntaskan,” tuturnya.

Menurut dia, Pilkada serentak 2018 merupakan pemanasan dalam menghadapi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Oleh karena itu, Sentra Gakkumdu di Banten harus profesional, netral dan bersinergi. Hal tersebut agar setiap pesta demokrasi di Banten berjalan aman dan lancar. “Tahun lalu Sentra Gakkumdu Banten terbaik, tolong dibangun sinergitas dan pemahaman yang sama, sehingga rekan-rekan nanti sudah siap semua. Pilkada serentak ini pemanasan untuk pileg dan pilres,” ujarnya.

Menyamakan persepsi

Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudih menambahkan, kegiatan koordinasi tersebut merupakan dalam rangka menyamakan persepsi antara Bawaslu, Polda dan Kejati. “Kami menyamakan persepsi dalam penanganannya. Dari pelanggaran itu bisa di pidana pemilu, administrasi, kode etik atau pelanggaran lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pelaporan harus dilaporkan pertama ke Bawaslu atau Panwaslu di tingkat kabupaten/kota. Laporan tersebut harus dilaporkan 7 hari sejak diketahui atau sejak kejadian. Bawaslu atau Panwaslu kemudian akan melakukan pleno selama lima kali menyikapi laporan tersebut. “Kalau pidana kami limpahkan ke Gakkumdu, pelanggaran etik ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), kalau pelanggaran lain seperti ASN (aparatur sipil negara) kita laporkan ke Komite ASN,” tuturnya.

Saling mengawasi

Tim pemenangan pasangan bakal calon (pabaslon) Pilkada Kota Serang menyikapi serius kemungkinan terjadinya politik uang dalam Pilkada Kota Serang. Mereka berkomitmen menciptakan Pilkada Kota Serang bersih, dengan mengawasi pergerakan tim lain.

Ketua DPC PPP Kota Serang yang juga pengusung pasangan Syafrudin-Subadri Usuludin, Uhen Zuhaeni mengatakan, praktik politik uang merupakan tindakan yang dapat mencederai pelaksanaan Pilkada Kota Serang. “Tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh siapapun. “Kami berharap (politik uang) tidak dilakukan,” ujarnya saat dihubungi Kabar Banten, Jumat (19/1/2018).

Untuk memantau praktik politik uang yang mungkin dilakukan oleh tim pasangan lain atau elemen masyarakat tertentu, pihaknya akan membentuk tim khusus. “Tentu bagi yang dananya berkecukupan bahkan melimpah mungkin saja. Kami serahkan kepada Panwaslu (Kota Serang) untuk lebih ketat mengawasi di masyarakat,” ucapnya.

Hal hampir senada dikatakan Ketua LPP DPC PKB Kota Serang, yang menjadi pengusung pasangan Vera Nurlaela-Nurhasan, Inu Aminudin. Ia menuturkan, praktik politik uang merupakan tindakan terlarang dalam Pilkada. Sebab, bertentangan dengan Undang-undang pemilu yang telah berlaku. “Apapun bentuknya, sesuai aturan politik uang jelas dilarang,” tuturnya.

Partai politik pengusung pasangan berslogan Kota Serang Cantik ini berkeinginan menciptakan Pilkada Kota Serang bersih. “Ayo lah kita jalankan pesta demokrasi ini dengan jujur dan adil. Ya kami (PKB), insya Allah punya tim pemenangan dengan segala tupoksinya termasuk pemantau semuanya,” katanya.

Sementara, bakal calon wali kota dari jalur perseorangan, Rohman, mengharamkan seluruh timnya melakukan praktik politik uang. “Kami termasuk yang mengharamkan praktik politik uang. Kami sering tekankan itu kepada tim kami di lapangan,” katanya.

Panwaslu Kota Serang harus bersikap tegas terhadap pelaku politik uang. Ia juga menyarankan agar Panwaslu Kota Serang membentuk tim sapu bersih politik uang. “Kami percaya aparat Panwaslu (Kota Serang) dan jajaran kepolisian akan bekerja profesional. Sehingga kami rasa sementara ini belum perlu untuk memantau pergerakan mereka (tim pabaslon lain)”, katanya. (FI/SN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here