Perguruan Tinggi Ditantang Kaji Kebijakan Pemerintah

Mantan Ketua MK RI Hamdan Zoelva saat memberika materi pada kegiatan seminar tata negara dan call of paper Fakultas Hukum Untirta, di Aula LPPM Untirta, Sabtu (19/10/2019).*

SERANG, (KB).- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menantang dunia kampus atau perguruan tinggi (PT) mengkaji kebijakan pemerintah, untuk mengetahui apakah sudah mencerminkan Pancasila.

Jika sistem hukum adat di Indonesia sudah mulai semakin hilang karena tergantikan sistem hukum di Eropa, menurut dia, maka secara tidak langsung nilai-nilai hukum yang bersumber dari Pancasila semakin bergeser juga.

Hal itu dikatakan Hamdan Zoelva seminar tata negara dan call of paper bertemakan “Negara Hukum dalam Bingkai Pancasila”, di Aula Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta, Sabtu (19/10/2019). Acara yang digelar Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu, untuk mengajak akademisi untuk menguatkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan.

“Kalau sistem hukum adat di Indonesia sudah mulai semakin hilang, karena tergantikan dengan sistem hukum di Eropa. Maka, secara tidak langsung nilai-nilai hukum yang bersumber dari pancasila semakin bergeser juga. Sehingga saya menyarankan perlu kajian yang mendalam. Karena kampus perlu mengembalikan nilai-nilai yang bersumber dari hukum kita,” ujarnya.

Menurut Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Aidul Fiticiada Azhari, Indonesia merupakan negara hukum yang mengacu pada konsep rechtsstat dalam sistem hukum sipil dengan cirri-ciri seperti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik negara kesejahteraan dan bukan negara hukum liberal maupun negara formal.

Dia mengatakan, Negara hukum Indonesia mengakui dan menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang bersumber dari agama maupun dari adat. “Negara menghormati dan mengakui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Sehingga, hukum bukan saja yang bersumber pada hukum positif. Melainkan, hukum yang hidup di masyarakat,” katanya.

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar seminar tata negara dan call of paper bertemakan “negara hukum dalam bingkai pancasila”, di Aula Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untirta, Sabtu (19/10/2019). Kegiatan untuk mengajak akademisi untuk menguatkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan.

Dekan Fakultas Hukum Untirta Aan Asphianto mengatakan, memasuki teknologi penguatan pancasila itu perlu dikuatkan lagi. Sebab makin berkembang teknologi, hukum juga harus semakin canggih. Karena Hukum bersifat dinamis dan tidak bisa statis namun harus menyesuaikan situasi dan kondisi, dan berkembangan disetiap saat. Sementara teknologi semakin berkembang.

“Hukum bersifat dinamis dan tidak bisa berdiri sendiri dan bersifat fungsional. Hukum juga dipengaruhi oleh budaya, sosial dan politik dan agama. Hukum itu menjadi pandangan hidup kita, yakni hukum pancasila,” kata Aan kepada Kabar Banten. (DE/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here