Pergub Bankeu Diharapkan Turun Lebih Awal

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang berharap, peraturan gubernur terkait bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota turun lebih awal atau sekitar akhir 2019. Hal tersebut, agar program dari bankeu dapat dikerjakan pada awal 2020.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Rachmat Maulana mengatakan, pihaknya berharap, peraturan gubernur terkait bankeu sudah turun tahun ini, sehingga pada 2020 semua pekerjaan dapat langsung dikerjakan.

“Nanti kan ada surat resmi peraturan Gubernur Banten tentang besaran bantuan dan alokasinya. Saya berharap, di tahun ini peraturannya turun, supaya 2020 dapat langsung dikerjakan. Pekerjaannya, agar jangan sampai nyeberang tahun,” katanya kepada Kabar Banten, Senin (11/11/2019).

Ia mengungkapkan, untuk bankeu 2020, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Alokasi anggaran tersebut rencananya untuk menuntaskan program-program prioritas, salah satunya pembangunan jalan dan untuk Rumah Sakit Drajat Prawira Negara (RSDP).

“Kami mengajukan Rp 150 miliar untuk tahun 2020, rencananya untuk pembangunan infrastruktur jalan, supaya tuntas nih program-program prioritas kami. Selain itu, juga untuk rumah sakit,” ujarnya.

Namun, dia menuturkan, hingga saat ini belum menerima informasi terkait jumlah pasti bankeu yang akan diberikan Provinsi Banten kepada Kabupaten Serang, sehingga dia juga belum dapat memastikan alokasi anggaran tersebut.

Sebab, pihaknya belum menerima surat edaran resmi dari provinsi terkait bankeu tahun 2020. Sementara, pada 2019 Pemkab Serang menerima bankeu dari provinsi sebesar Rp 60 miliar.

“Saya belum tahu berapa dapatnya. Pengajuan awal kami itu Rp 150 miliar, kalau realisainya di bawah itu ya namanya juga dikasih, ya terima kasih saja sudah dialokasikan,” ucapnya.

Hanya saja, dia menegaskan, pihaknya akan lebih memprioritaskan kebutuhan infrastruktur pembangunan untuk bankeu 2020. Sebab, hal tersebut menjadi salah satu program prioritas daerah.

Sementara, untuk kebutuhan lainnya, seperti pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang masih menunggu rincian alokasi dari provinsi.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan surat dari gubernur, maka selebihnya saya belum tau peruntukannya. Sebab, nanti yang mengurai provinsi bukan kabupaten. Sesuai dengan provinsi plotnya ke mana gitu,” katanya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here